Komisioner KPU Koltim Adly Yusuf Saepi, SH.,MH Kordiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Tirawuta, Koransultra.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) melalui Komisioner KPU Koltim Adly Yusuf Saepi, SH.,MH Kordiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu mengatakan bahwa KPU Koltim telah selesai melakukan Klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Kolaka Timur. Partai Politik tersebut yaitu Partai Nasdem dan Partai PPP.

Sebelumnya Tim klarifikasi KPU Koltim turun untuk melakukan Klarifikasi langsung terhadap kedua Pimpinan Partai Politik sesuai Surat Pimpinan Partai Politik yang KPU Koltim terima sebelumnya, Klarifikasi dilakukan dengan menemui Pimpinan Parpol di Kantornya dan kami diterima oleh Ketua Partai Nasdem ibu Hj. Andi Merya Nur dan Ketua PPP ibu Hj. Juliansi Silondae.

“Dalam klarifikasi tersebut kami menanyakan tentang kebenaran dan keabsahan dokumen surat yang disampaikan ke KPU apakah telah sesuai dan benar bahwa Pimpinan Partai mengeluarkan sebuah Surat Keputusan tentang pemberhentian Anggota Parpol yang mengundurkan diri sesuai dengan bukti pendukungnnya dan hasil klarifikasi dituangkan kedalam Berita Acara yang ditandangani oleh masing-masing Ketua Partai dan KPU,” ujar Alumni Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta itu.

IKLAN KPU

Lebih lanjut sapaan akrab Adly itu, bahwa KPU Koltim telah melakukan klarifikasi kepada Pimpinan Partai Politik kemarin pada hari Jum’at tanggal 11 Januari 2019 untuk Partai PPP dan Partai Nasdem pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, kami mendatangi kedua Pimpinan Parpol di Kantor/di kediamannya.

Dikatakan Adly, klarifikasi yang KPU Koltim lakukan adalah dalam rangka menindaklanjuti Surat KPU Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan DCT.

“Seperti diketahui bahwa sesuai Surat Pimpinan Partai Politik kepada KPU Koltim perihal meminta Caleg mereka dicoret dari DCT maka sebelum kami KPU mencoret Caleg dimaksud terlebih dahulu harus dilakukan klarifikasi untuk mengetahui kebenaran dokumen surat yang disampaikan, jika hasil klarifikasi tersebut telah sesuai dengan yang sebenarnya maka KPU akan menindaklanjutinya melalui Rapat Pleno Komisoner untuk memutuskan dan menetapkan mencoret Caleg Parpol tersebut dari DCT Pemilu Tahun 2019,” jelasnya.

Prosedur untuk mencoret nama Caleg tersebut kata dia, mengacu pada ketentuan regulasi yang ada yaitu Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota, Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan DCS serta Penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota bagi Calon anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota.

“Yang dimaksud Caleg Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon salah satunya adalah karena Caleg tersebut meninggal dunia, terbukti melakukan tindak pidana lainnya, diberhentikan atau mundur dari Partai yg mengusungnya,” tutup mantan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kontributor: Azril

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here