Baubau, Koransultra.c yo yg:Aksi yang dilakukan mahasiswa dari barisan Wahana Aspirasi dan Aksi Masyarakat (Waras Kepton) ini demi membela para vendor karena selama ini pihak PLN Cabang Baubau dalam membuat kontrak dengan perusahaan lain (vendor) tidak merujuk apa yang tertuang pada Petunjuk Teknis (Juknis) tahun 2014 BAB VII tentang Manajemen Perjanjian Kontrak.

Saat temui wartawan koransultra.com disalah satu kedai kopi di Kota Baubau Jum’at (1/02/2019) sekitar pukul 17:00 Wita , Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi La Fando menuturkan “Kasihan para vendor bila tidak mengetahui isi juknis khususnya tentang manajemen kontrak, karena di juknis 2014 semua termuat dengan jelas seharusnya bagaimana isi kontrak yang sebenarnya”.

Tambahnya, “Jadi bukan karena kurangnya berkas atau alasan lain, tapi karena isi kontrak tidak sesuai lagi dengan juknis, seharusnya PLN membayar setiap kemajuan progress fisik pekerjaan, tetapi kenyataan yang terjadi kan sangat terbalik dengan fakta”.

Dimana sebelumnya, Wahana Aspirasi dan Aksi Masyarakat (Waras Kepton) yang Koordinator oleh La Fando saat aksi didepan Kantor PLN menuai pernyataan sikap yakni;

1. Meminta kepada kepala Cabang PT. PLN Cab. Baubau mundur dari Jabatanya karena anggap sudah melakukan pembiaran atas indispliner dan segala konspirasi dalam lingkup PLN Cabang Baubau.
2. Terapkan isi kontrak sesuai Keputusan direksi (Kepdir) Nomor 500 K/DIR/2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan di Lingkungan PT. PLN (PERSERO) dan surat Edaran Direksi: 0003.E/DlR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan barang dan Jasa di PT. PLN (Persero) BAB VII Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kontrak.
3. Selesaikan pembayaran hasil kerja Vendor yang masih tertunda.
4. Ciptakan independensi yang upaya mensejahterakan tanpa ada timpang pilih atau konspirasi karena faktor ras, suku ataupun agama.

Saat Hearing, Pihak PT.PLN yang diwakili Asisten Manajer Yance Ferdinand mengatakan selama ini kami mengadakan perjanjian kontrak PT. PLN dengan vendor sudah sesuai aturan dan juknis, apabila terjadi perubahan juknis maka akan dilakukan sosialisasi dari pimpinan PT. PLN

“Terjadinya keterlambatan pembayaran disebabkan adanya kekurangan berkas yang harus dipenuhi oleh vendor”, tambahnya.

Sesuai nawa cita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam menertibkankan para permainan mafia keuangan dan mafia pasar modal, sesuai dengan garis kebijakan Ekonomi yang tunduk pada Pasal 33 UUD 1945, dimana semua kegiatan ekonomi Negara harus didasari kepentingan rakyat, dan bermanfaat banyak untuk rakyat.

Kontributor: Muhlis

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here