Raha, Koran Sultra – Sebagai lembaga pengontrol dan pengawas kerja pemerintah daerah , DPRD Kabupaten Muna kembali menyoroti kinerja eksekutif agar tegas dalam melakukan penertiban aset milik Pemda Muna.

Sorotan ini dilontarkan sebab saat ini banyak penjabat di Lingkup Pemda Muna yang sudah dinonjob alias diparkir menjadi staf, hingga kini masih mengusai kepemilikan kendaraan dinas baik roda 2 dan roda 4.
Dan Parahnya lagi para mantan pejabat ini terang terangan menolak saat Sat Pol PP datang menarik kendaraan dinas yang mereka kuasai.

” Tidak ada alasan para mantan pejabat itu, tidak menyerahkan kendaraan dinas yang mereka kuasai. BKAD ( Badan Keuangan Dan Aset Daerah), Kabupaten Muna dan Sat Pol PP harus tegas dalam menarik aset aset milik Pemda Muna, yang tidak sesuai peruntukannya itu” tegas La Irwan anggota DPRD Muna asal Partai Hanura ini pada awak media kemarin.

Ditambahkannya, para untuk penjabat yang mengusai mobil dinas lebih satu unit Semua harus ditarik secepatnya . ujarnya.

Politikus Hanura ini mewarning agar Sat Pol PP Kabupaten Muna bekerja cepat dan tegas untuk menertibkan aset aset, yang telah dilperintahkan untuk ditarik.

” Kalau ada mantan penjabat yang menolak ditarik kendaraanya oleh Sat Pol PP, panggil polisi, biar ditarik paksa. Tidak ada alasan khususnya Sekretariat Daerah Pemda Muna ( Sekda Muna) untuk menunda penarikan aset dengan alasan apapun,” tegas La Irwan.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Muna La Ode Dyirun SE juga telah mewarning pihak eksekutif agar tegas dalam penertiban aset Pemda Muna.

” Ini perintah UU, bukan bicara suka dan tidak suka. Tidak boleh ada pengusaan asset seperti mobil dinas, motor, tanah dan rumah dinas, bukan pada peruntukannya,” tegas politikus Partai Golkar Muna ini.

Kontributor : Bensar
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY