Sekretaris Dinas Dikmudora Koltim Inyoman Abdi  Foto: Dekri
Sekretaris Dinas Dikmudora Koltim Inyoman Abdi Foto: Dekri

TIRAWUTA, KORAN SULTRA– Pengajuan berkas kenaikan pangkat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kolaka Timur (Koltim) kali ini diwarnai pungutan. BKD Koltim diduga mematok biaya pengajuan berkas senilai Rp3,5 juta.

Menurut salah seorang guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meminta agar identitasnya dirahasiakan, pungutan tersebut diberlakukan untuk semua golongan utamanya pada jabatan fungsional seperti guru yang mengajukan berkas kenaikan pangkat di BKD Koltim.

”Saya kaget pak, ada teman guru di sekolah kami yang mengurus SK kenaikan pangkatnya sudah terbit dibulan kemarin. Padhal yang mengurus lebih awal itu saya dibandingkan dia yang mengurus belakangan,” tuturnya, Jumat (20/1).

Ia menjelaskan, saat pihaknya mempertanyakan sistem pengurusanya yang begitu cepat, kawannya pun menjawab jika dirinya hanya tunggu beres saja. Karena telah membayar dana senilai Rp3,5 juta rupiah pada salah seorang pegawai di BKD Koltim.

”Kita ini tidak bisa mungkin keluar SK kenaikan pangkat ta, karna kita tidak ada uangta kasihan. Beda dengan mereka yang banyak uangnya,” ujar dia.

Sementara itu, Sekertaris Dinas (Sekdis) Pendidikan Pemuda dan olahraga (Dikmudora) Inyoman Abdi yang ditemui diruang kerjanya menjelaskan, jika pengurusan SK kenaikan pangkat tidak dipungut biaya apapun.

Sebab kata dia, tim penilaian angka kredit yang dibentuk Pemerintah daerah dalam hal ini bupati, telah memberi konpesasi dalam proses kepengurusan kenaikan pngkat.

”Jadi pada prinsifnya, dalam pengurusan SK kenaikan pangkat utamanya pada jabatan fungsional guru, itu tidak ada pungutan dana apapun. Karena, penialaian angka kredit yang sudah dibentuk oleh bupati, telah dikonpesasi oleh pemerintah daerah,” ujar Inyoman pada Koran Sultra.

Terkait adanya pungutan pada sejumlah guru di Koltim, saat proses pengurusan SK pengangkatan kata Nyoman, itu murni masuk ke kantong mereka. Sebab, diakuinya pihaknya juga baru mengetahui hal tersebut.

”Ibu kadis juga sudah arahkan ke kami, agar jangan ada pungutan apapun dalam pengurusan SK kenaikan pangkat. Karena kami merupakan staf pemerintah, sehingga kami tidak berani melakukan gerakan tambahan yang sifatnya melawan kebijakan,” katanya.

Nyoman mengakui, jika sebelumnya memang pernah mendengar adanya pungutan pada sejumlah guru yang mengurus SK kenaikan pangkatnya di BKD. ”Sebenarnya saya juga pernah mendengar, ada pungutan pada proses pengurusan kenaikan pangkat. Tapi, saya tidak tahu siapa oknum di BKD yang berani melakukan itu,” bebernya.

Sementara itu Kepala BKD Murtini Balaka yang sebelumnya dikonfirmasi lewat via telepon selulernya membenarkan, jika memang ada dana yang dipungut dalam proses pengurusan SK kenaiakan pangkat. Namun kata dia dana tersebut diberikan pada tim penilai.

”Ia memang ada pungutan, tapi itu untuk tim penilai. saya juga belum tau jelas apakah tim penilai dari Kota kendari, atau tim penilai dari provinsi sultra. Kalau mau tau jelas silakan ketemu tim penilainya langsung apakah di kota atau di provinsi,” kata Murtini, sembari memberitahukan dirinya yang sedang dalam perjalanan umroh.

Kontributor : Dekri
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY