DPRD Kolut bersama warga kordinasi penambangan terkait ilegal di Kolut

LASUSUA, KORANSULTRA.COM– Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kolaka Utara (Kolut) ditemani sejumlah warga Kecamatan Batu Putih, hentikan aktivitas perusahaan tambang PT Klingkor.

Penghentian aktivitas PT Klingkor ini, akibat melakukan pengerukan di wilayah milik perusahaan PT Tambang Mineral Maju (TMM), dan diduga tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 900 hektar (ha), di wilayah tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Kolut, Buhari, yang ditemui dikantornya Senin (24/07) membenarkan peninjauan lokasi tambang yang dikerjakan PT Klingkor tanpa izin.

“Laporan dari warga yang kami terima, adanya aktivitas penambangan nikel di desa Lelewawo, Kecamatan Batuputih, yang dilakukan salah satu perusahaan tanpa memiliki IUP,” jelasnya.

Setelah dikroscek dilapangan lanjut Buhari, ditemukan jika PT Klingkor memang tidak mengantongi izin. Artinya, perusahaan tersebut beroperasi secara ilegal di kawasan IUP TMM.

“Penambang harus melengkapi izinya. Jangan sampai ada kesalahpahaman dengan pemerintah desa, maupun warga pemilik lokasi,” terangnya.

Saat ini kata Politisi dari Partai Demokrat ini, ada empat alat berat berupa ekskavator yang beraktifitas dan diLokasi TMM secara ilegal.

”Ini sudah dihentikan. Dan kami minta alatnya dipulangkan. Tidak bisa dipungkiri jika di Kabupaten Kolaka Utara banyak mafia-mafia tambang yang bermain. Makanya, ini harus diawasi,” ungkapnya.

Kata Buhari, diduga Nikel (ore) akan dipindahkan dari lokasi IUP TMM ke Lokasi IUP PT Kasmar Tiar Raya dan selanjutnya akan diberangkatkan menggunakan izin PT Kasmar Tiar Raya.

”PT Klingkor, Izin nya sudah dicabut. Sehingga kami minta perusahan untuk menghentikan aktivitas mereka sebelum menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar,” ucap Buhari.

Saat peninjauan di lokasi, kata Buhari, dia ditemani langsung Ketua DPRD Musakkir Sarira, Wakil Ketua I DPRD Surahman, dan beberapa anggota dari Komisi III DPRD Kolaka Utara.

Kontributor : Israil Yanas
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY