Kabag Humas Pemda Muna Amiruddin Ako
Kabag Humas Pemda Muna Amiruddin Ako

RAHA, KORAN SULTRA-Proses rekrutmen bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Dinas Kesehatan Muna diduga syarat pungutan liar (Pungli), oleh oknum pegawai Dinkes Muna. Hal itu ditandai kembali mencuatnya kasus tahun lalu di 2016. Ditahun tersebut, dugaan Pungli ini sempat diangkat oleh anggota DPR RI Komisi X, Inspektorat serta BPPKD Muna.

Padahal, Bupati Muna LM. Rusman Emba telah mengintruksikan pada seluruh SKPD di Muna, agar jangan pernah mencoba-coba melakukan pungutan liar.

Bupati Muna Rusaman Emba, melalui kabag humas Muna Amiruddin Ako mengungkapkan, Penkab Muna telah berkomitmen agar tidak ada yang namanya Pungli di SKPD. Kata dia jika ada Instansi pemerintahan Muna yang mencoba-coba melakukan Pungli, bakal diberi sangsi tegas.

“Sangsinya jelas, pelaku harus bertangung jawab,” kata Amiruddin. Rabu (8/3).

Dikatakannya, hampir disetiap saat Bupati Muna selalu menegaskan tidak boleh ada pungli, di instansi apapun khususnya pemerintahannya.

Kepala Dinkes Muna La Ode Rimbasua, membantah jika di instansinya ada pungli. Ia justru menentang, jika ada pungli di instansinya itu, pihaknya bakal mempertahrukan jabatannya.

“Saya jamin, kalau ada pungli maka taruhanya jabatan saya. Karena saya tugas buat kemanusiaan, saya tidak tau yang lainya. Tidak terjadi melawan aturan, kita hanya fasilitas dan menyiapkan berkas dan selanjutnya BKD, bola tidak akan mati disini,” ketusnya.

Kata Rimbasua, bupati sudah selesai menandatangani bidan PTT, dan semua berjalan dengan baik tampa hambatan.

”Bupati juga sangat apresiasi dengan pengankatan bidan PTT. Bahkan, berjalan mulus,” katanya.

Disebutkannya, jumlah pengkatan bidan PTT kali ini berjumlah 93 orang, termaksud tiga orang dokter.

“Jumlah bidan PTT 90 orang, dan tiga orang dokter. Namun sayangnya satu dokter atas nama Riki indra Kusuma berumur 36 tahun, artinya melewati syarat. Sebab, sebelmnya ia tes pada umur 35 tahun,” ketusnya.

Kontributor : Bensar
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY