Anggota Komisi I DPRD Konawe, foto : Nasruddin
Anggota Komisi I DPRD Konawe, foto : Nasruddin

Unaaha, Koran Sultra – Berdasarkan putusan PTUN nomor 37/G/2014/PTUN kdi yakni pihak penggugat hermansyah pagala dan asran lasahari.Spd dengan melawan KPU propinsi sultra dan dalam putusan PTUN kendari yang mana pokok perkara diantaranya mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya serta mengatakan batal keputusan KTUN yang diterbitkan tergugat berupa keputusan KPU propinsi sulawesi tenggara no.26/kpps/kpu propinsi sultra.026/2014 tentang pemberhentian tetap anggota KPU kabupaten konawe tanggal 13 desember 2014.

Anggota DPRD kabupaten Konawe dalam hal ini komisi I mengatakan pihak tergugat wajib menjalankan keputusan tersebut dan apabila pihak KPU propinsi tidak segera mengeksekusi putusan tersebut DPR kabupaten akan merekomendasikan kepada pemerintah agar tidak mencairkan dana tahapan pilkada kabupaten konawe tahun 2017.

“kami akan merekomendasikan kepada pemerintah agar tidak mencairkan dana tahapan pilkada.”ucap ketua komisi I kadek rai sudiani kemarin saat ditemui (10/04).

Menurutnya apabila pihak KPU sultra tidak segera mengeksekusi putusan tersebut dikuatirkan akan berdampak pada proses pilbub maupun pilgub nanti.

Hal senada dilontarkan anggota komisi I lainnya,jumrin haeba.SH apabila putusan tersebut tidak segera ditindak lanjuti proses pilkada kabupaten konawe 2018 akan cacat hukum.

“Karena keputusan pengadilan tata usaha yang dikeluarkan dan dikuatkan putusan Mahkamah Agung sudah berkekuatan hukum yang tetap maka tidak ada alasan untuk tidak dijalankan karena bila pihak KPU sultra tidak mencabut keputusan tersebut maka resikonya pilkada kita tidak berjalan,semua tahapan pilkada yang diadakan KPU kabupaten konawe ditahun2018 baik pilkada konawe maupun pilgub akan batal demi hukum dan pengaggarannya pihak pemerintah pusat tidak akan menganggarkan untuk itu kami dari komisi I menghimbau agar putusan (PTUN,red) tersebut dijalankan dan sekarang apabila tidak dijalankan kita masyarakat kabupaten konawe yang rugi khususnya pada piljada konawe dan pada pilgub yang rugi masyarakat sulawesi tenggara,jadi sekarang tinggal kita memilih kalau dijalankan syukur alhamdulillah kalau tidak kita harus terima konsekuensinya.”katanya.

Sebagaimana diketahui dua orang komisioner KPU kabupaten konawe,Hermansyah pagala dan Asran lasahari.Spd di PAW berdasarkan putusan DKPP keduanya telah berusaha melakukan upaya hukum di pengadilan tata usaha negara dan dalam hal ini hakim mengabulkan permohonan mereka dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung.

Kontributor : Nasruddin
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY