Sejumlah Mahasiswa saat memasuki ruangan wakil Bupati Muna Foto: Bensar
Sejumlah Mahasiswa saat memasuki ruangan wakil Bupati Muna Foto: Bensar

RAHA, KORAN SULTRA– Bagaikan ayam kehilangan induk, mahasiswa Akademi Keperawatan (Akper) Pemda Muna, kini terpecah dualisme kepemimpinan yakni satu kampus terbagi dua kubu Akper Pemkab Muna dan Akper Yayasan Sowite.

Sebelumnya kampus Pemda Muna dipimpin oleh Santy, S.Kep. Ns. M.Kep, sebagai direktur Akper Pemda. Namun, faktanya dijaman kepemimpinan Pj bupati Muna Drs. Zayat Kaimoeddin, mendatangani pelapesan kampus Akper disebakan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa semua lembaga pendidikan yang ada di Dinas Kesehatan milik Pemda bisa dialihkan ke Kementrian Kesehatan atau ke Perguruan Tinggi Negeri.

Naum pihak kepemimpinan baru yakni Bupati Muna LM. Rusman Emba, dan wabup Ir. H. Malik Ditu, Msi, sebelumnya bersurat di kementrian kesehatan terakait empat opsi yang diberikan oleh kementrian dalam negeri, menindak lanjuti nomor 241.4/587 tanggal 10 Maret tahun 2017,dengan perihalnya (permohonan pengabungan perguruan tinggi kesehatan AKPR Pemkab Muna dengan kemenkes RI). Namun pemkab Muna memili opsi kedua, bergabung dengan kementerian kesehatan. proses peralihan berdasarkan hasil rapat tingkat eselon I antara kementrian/lembaga terkait tanggal 25 januari tahun 2017.

Mahasiswa Akper Pemda Muna saat berdialog bersama Wakil Bupati Muna Foto: Bensar
Mahasiswa Akper Pemda Muna saat berdialog bersama Wakil Bupati Muna Foto: Bensar

“Kita tinggal menunggu tim visitas untuk menilai secara fer, kemudian Ibu Santhy mantan ditrekrur Akper yang sekarang menjadi kepala ditektur Yayasan Sowite, dia melangkahi proses adiminisrasi pemerintahan,bilah perlu saya berikan hukuman sangsi jabatan, “tegas wakil bupati menerima aspirasi mahasiswa diruang kerjanya.

Secara hirarki bupati Muna punya kewenangan besar untuk mengatur pegawai Negeri dengan berdasarkan aturan baik adiministrasi.

“Ini negeri jagan diurus masing-masing, punya aturan, dan bupati bisa mutasi siapa saja, dan tidak bisa seorang PNS terlibat seperti itu. Kalau kemudian kepala Dinas pendidikan memberikan ruang terhadap ibu Santhy makan kadisnya saya pecat juga, ” jelasnya.

Tuntutan para mahasiswa, meminta kejelasan kampus Akper Pemkab dan hentikan Akper Yayasan Sowit,yang dipimpin oleh Ibu Santhy.

“Kenpa tidak diberikan sangsi padahal dia pegawai yang kemudian mengambil stengah mahasiswa kampus Akper Pemkab Muna, ” jelasnya.

Kontributor : Bensar
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY