Ilustrasi
Ilustrasi

Kolaka, Koran Sultra – Perang terhadap Pungli terus digalakkan, sejumlah pejabat pemerintahan bahkan kini meringkuk dibalik jeruji besi akibat kedapatan Operasi Tangkap Tangan saat melakukan praktek pungli.

Perintah Presiden untuk memberantas Pungutan Liar, nampaknya sebagai warning keras agar praktek pungli di Negara ini bisa diberantas, dimana saat ini TIM Saber Pungli sudah dibentuk untuk menghentikan kegiatan yang dianggap sangat merugikan ini.

Himbauan presiden RI Ir.H.joko widodo untuk memerangi serta menindak tegas setiap oknum di berbagai kalangan khususnya pegawai negeri sipil yang kedapatan melakukan pungli ( pingutan liar) sesuai dengan surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI No. 5 tahun 2016 Tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) Dalam Pelaksanaan dan Fungsi Intansi Pemerintah, maka akan dilakukan penindakan tegas bahkan bisa terjadi adanya pemberhentian harian kerja (PHK) dengan kata lain dipecat dengan tidak hormat.

Namun ironisnya, ada saja yang masih “berani” melakukan Praktek Pungli yang kini sedang panas – panasnya digaungkan pemberantasannya, seperti contoh belakangan ini terlihat sejumlah pegawai Pemerintahan tertangkap tangan saat terjadinya praktek Pungli ini.

Baru – baru ini, dugaan adanya Pungutan yang terjadi di SDN1 Oneha Kecamatan tanggetada, kabupaten kolaka, dimana pihak sekolah diduga telah melakukan pungutan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang angkanya bervariasi, padahal seyogyanya yang bernama bantuan itu semestinya diterima dengan utuh bukan malah sebaliknya.

Menurut SUmber yang enggan ditulis namanya mengungkapkan dirinya mengaku heran atas penerimaan Dana Bantuan SIswa Miskin yang semestinya sebesar Rp. 450.000 tetapi yang diterima hanya Rp. 350.000 saja, “ itupun sudah dipotong lebi dulu oleh pihak sekolah, katanya untuk sumbangan pembuatan Pagar” ungkap sumber.

Pihak sekolah melalui itu Sri S.Pd selaku kepala sekolah SDN 1 Oneha membantah jika hal tersebut adalah pungli, sebab menurutnya itu sesuai dengan kesepakatan bersama dan sudah dimusyawarahkan, “ pungutan yang di lakukan itu, merupakan sumbangan dari siswa untuk pembangunan pagar, dan itu telah di musyawarakan bersama orang tua siswa dan do buatkan berita acara” ujar Kepsek yang diwawancarai Via Selulernya.

Menurut Kepsek Pungutan yang dilakukan ini angkanya bervariasi, “ mulai dari RP. 25.000 hingga Rp. 100.000″ katanya.

“ siswa yang menerima BSM bervariasi, ada yang terima 250.000 dan ada 450.000,kalau siswa yang menerima Rp. 250.000.hanya menyumbang Rp, 25.000 dan siswa yang menerima Rp. 450.000, itu menyumbang Rp. 100.000″ lanjutnya.

Dirinya juga menjelaskan jika sumbangan itu bukan hanya di bebankan kepada penerima BSM, namun itu di bebankan kepada seluruh siswa tuturnya.

Sementara itu di tempat terpisah kepala seksi pendidikan dasar Dinas pendidikan, Sulfikar saat di temui mengatakan jika dirinya akan mengecek kebenarannya, dan jika itu betul di lakukan, dirinya hanya akan meminta untuk dana tersebut di kembalikan ke siswa jika pungutan itu tidak jelas peruntukannya.

Kontributor : Andi Hendra
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY