Dokumentasi Hamdan
Dokumentasi Hamdan

KOLAKA, KORAN SULTRA– Setidaknya ada tiga orang guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menuntut pertanggung jawaban gaji honorernya pada mantan kepala desa Petudua, Kecamatan Tanggetada, Kolaka Tunerjin, pada triwulan pertama di tahun 2016 lalu.

Sekertaris Desa Petudua Jufri, berkelik, ketika mendengar hal tersebut. Bahkan, ia mengarahkan tuntutan para guru Paud itu dilanjutkan ke BPMD.

“Seandainya sudah dibayar pastinya saya akan isi LPJ Pertanggung jawabannya,” kata Jufri, Senin (10/4).

Guru PAUD Pelangi Nuraini, mengaku, jika dirinya sudah mengabdi sebagai guru honorer selama lima Tahun, namun baru kali ini dirinya mendapatkan keganjalan dalam insentif honorernya.

”Pertimbangannya, jika hal ini dibiarkan terus sampai pemilihan desa selesai, maka dipastikan honor kami tidak akan terbayarkan lagi. kata Nuraini.

Harianti pun mengatakan hal yang senada, jika honornya selama satu triwulan sebanyak Rp3 juta, dan dua orang rekannya, sejak awal tahun 2016 hingga sekarang belum ada titik jelas pembayaran.

Sekdis BPMD H Achmad Aco, mengungkapkan, terkait honor para guru sebenarnya yang harus dituntut yaitu pengembalian. ”Karena semua itu sudah ada di kas desa. Namun rancunya disini jika itu temuan, kenapa di inspektorat, Desa Petudua sudah bebas temuan,” sindirnya.

Kepala seksi PMD Tafsir Libels, mengatakan, BPMD maupun Inspektorat harus memanggil kembali Tunerjin, selaku mantan Kades Petudua agar mempertanggung jawabkan laporan tersebut. Sebab, hal ini akan menimbulkan gejolak jika ternyata di dalamnya ditemukan pelanggaran.

Sementara itu staf inspektorat, Ahmad mengatakan, Data yang masuk di inspektorat, berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Tunerjin pada tanggal 24/3/17. Yang berisi, dirinya siap digugurkan jika dalam penyelesaian pajaknya belum diselesaikan. Olehnya itu Inspektorat mengeluarkan pernyataan bebas temuan.

Kontributor : Hamdan
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY