Ilustrasi Dok: Koran Sultra

TIRAWUTA, KORAN SULTRA– Prekrutan Bidan PTT yang telah dinyatakan lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), beberapa bulan lalu oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes), di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultra), ternyata menuai masalah dalam proses pemberkasan.

Pasalnya, ada salah seorang bidan PTT mengaku sebagai ketua Forum bidan PTT Koltim, melakukan pemungutan terhadap rekan bidan PTT lainya senilai Rp 200 ribu rupiah per orang.

Belum diketahui jelas apa dasar oknum tersebut melakukan pungutan, namun dari keterangan sejumlah PTT, oknum tersebut mengumpul dana untuk diberikan pada instansi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Koltim. Guna membenahi pemberkasan para bidan PTT yang bermasalah.

Hal itu diungkapkan oleh salah satu bidan PTT yang juga meminta agar namanya jangan dibeberkan. Pengakuannya, selain dia, sejumlah rekannya juga ikut di pajaki sama oknum tersebut.

Dirincikannya, setiap bidan PTT membayar senilai Rp 200 ribu rupiah, sedangkan jumalah bidan PTT yang baru saja dinyatakan lulus sebagai PNS, sekitar 81 orang.

”Kami disuru membayar untuk perbaikan berkas kami, sama Ketua Forum Bidan PTT. Katanya untuk berkas kami yang bermasalah di BKD,” ungkapnya, Senin (12/6/2017).

Disebutkannya, oknum yang memungut dana tersebut bernama Luh Sudarsi. Bidan PTT ini, mengaku pada rekannya jika ia adalah ketua Forum Bidan PTT.

“Kami semua terpaksa membayar, agar proses pemberkasan tidak terkendala. Sebab dia bilang orang BKD yang menyuruhnya,” katanya.

Bukan hanya itu saja, lanjut dia, Luh Sudarsi juga menyuruh sejumlah Bidan PTT untuk membayar Rp 800 ribu lagi, untuk biaya kesalahan berkas di BKD.

”Kami juga dimintai Rp 800 ribu, untuk biaya kesalahan berkas di BKD,” tambahnya.

Luh Sudarsi, yang dikomfirmasi membenarkan, jika ia memang pernah melakukan pemungutan terhadap sejumlah Bidan PTT. Namun kata dia pihaknya sudah mengembalikan dana tersebut pada masing-masing bidan.

”Iya pak. Tapi saya sudah kembalikan uang mereka. Saya kembalikan sama yang bersangkutan, beberapa hari yang lalu,” kata Luh Sudarsi, yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Senin, (12/6/2017).

Ketika ditanya dasar pemungutan tersebut, ia justru membela diri dengan alasan sibuk sementara ada pasien yang sedang kesakitan perut.

”Nanti saja pak, saya lagi ada pasien ini. Kebetulan sudah sakit perutnya,” ujarnya.

Sekretaris Dinas (Sekdis) Kesehatan, Parenreng Ramli mengatakan, pihaknya baru mengetahui hal tersebut. ”Saya juga baru tau, jika ada pungutan. Tapi, sepengetahuan saya sesuai Surat Kementrian Kesehatan, bahwa penerimaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah tahun 2016 dari PTT Kemenkes sama sekali tidak dipungut biaya,” jelas Parenreng Ramli yang ditemui diruang kerjanya, Selasa (13/6).

Kontributor : Dekri
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY