Hearing anggota DPRD Kolaka Utara (Kolut) dan masyarakat diwarnai ketegangan Foto: Fyan

LASUSUA, KORAN SULTRA– Hearing anggota DPRD Kolaka Utara (Kolut) dan masyarakat diwarnai ketegangan.

Hal tersebut terjadi lantaran salah seorang warga berteriak sambil memukul meja ketika diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapannya terkait persoalan beberapa pelanggaran yang terjadi di Desa Patowonua saat Pilkades serentak beberapa waktu lalu.

Fatalnya, kejadian yang menimbulkan preseden buruk anggota dewan ini, terjadi saat rapat dengar pendapat (RDP) antara masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Patowonua (AMP) dan DPRD Kolut di ruang rapat.

Cek-cok mulai meletus ketika salah seorang warga menyinggung kinerja anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya yang tidak menggunakan panca inderanya dengan nada kesal.

”Kami selaku warga menilai bahwa dalam menjalankan tugasnya, anggoat DPRD tidak menggunakan panca indaranya. Artinya, anggota DPRD seakan-akan tidak mendengar suara masyarakat yang sangat membutuhkan.

Dan anggoat DPRD juga tidak menggunakan matanya untuk melihat keadaan desa yang sedang mengalami masalah-masalah pelanggaran pilkades yang sudah berlangsung beberapa hari ini,” kata salah seorang warga perwakilan dari AMP.

Mendengar salah seorang perwakilan dari AMP masih bersikukuh, Ketua Komisi I Ansar Ahosa, langsung menanggapinya dengan tegas.

”Bukan kami buta. Dan bukan kami tidak mendengarkan setiap aspirasi masyaraka. Namun, dalam konteks pilkades itu memilki jenjang tersendiri. Artinya, dalam setiap pelanggaran pilkades tersebut, diselesaikan oleh panitia ditingkat desa,” timpal Ansar Ahosa.

”Kalaupun panitia tingkat desa tidak bisa menyelesaikan, itu dilanjutkan lagi ketingkat panwas dan ketingkat yang lebih tinggi. Kan lucu, kalau kami turun mencampuri urusan pikades,” komisi I itu kembali menjawab.

Meski demikian kata dia, pihak DPRD bakal tetap mengawal permasalahan yang terjadi di desa Patowonua hingga medapatkan titik terang.

Persiteruan itu diawali dengan aksi unjuk rasa oleh warga Desa patowonua, di depan kantor DPRD. Warga meminta agar permasalahan pelanggaran pilkades yang terjadi di beberapa desa khususnya di desa Patowonua, agar di diskusikan oleh pihak terkait.

Setelah beberapa saat melakukan demo, akhirnya pihak DPRD dan BPMD, mempersilahkan para demostran untuk melakukan hearing diruang rapat komisi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh ketua Komisi I DPRD kolut Anasar Ahosa, di gelar secara terbuka, membahas tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Desa Patowonua pada Pilkades 6 Mei lalu.

RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I itu, dihadiri langsung Kadis BPMD Kolut, dan sejumlah warga pengunjuk rasa, Rabu (9/5).

Koordinator aksi Pendi, membeberkan beberapa pelanggaran yang terjadi di Desa Patowonua yang dimana dalam pilkades di Desa Patowonua, pihak panitia pilkades tidak menyiiapkan tinta untuk para pemilih. Sehingga diindikasi terjadinya pemilih ganda.

”Jadi kami menuntut agar di Desa Patowonua diadakan pemilihan ulang,“ tegas pendi.

Kontributor : Fyan
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY