kabag humas dan protokol, Amiruddin Ako
kabag humas dan protokol, Amiruddin Ako

Raha, KoranSultra.com-Gerbong mutasi ditubu Pemerintah daerah (Pemkab) Muna, sesuai dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Dengan mutasi mendorong efektifitas pelaksanaan, tentunya Bupati dan wakil buapti dalam rujukanya jelas, sesuai visi dan misi sebagimana tertuang dalam RKPJMD. Demikian autoput pelaksanaan pemerintah dan pembangunanya diukur melalui kinerja ASN.

Bupati Muna LM. Rusman Emba. St, melalui kabag humas dan protokol, Amiruddin Ako. Spd. Msi, mengatakan penataan dalam jabatan struktural dan fungsional telah mengaacu UU, ASN, terutama pasal 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76 dan pasal 77.

“terkait dengan periodesasi jabatan minimal 2 tahun sampai 5 tahun, hanya berlaku pada eselon II,sedangkan untuk eselon III dan IV tidak berlaku. Sehinga penataan pada tingkat camat dan lurah sesuai UU ASN nomor 5 tahun 2014, “ujarnya, Jumat (24/3).

Dalam pemutasian yang dilaksanakan di Aula kantor bupati Muna pada hari Selasa, (21/3/2017), mewarnai aksi protes melalui media sosial (medsos) bahakan akan mengadakan aksi di Pemda Muna serta melakukan upaya hukum.

“Pemda Muna menghargai setiap upaya hukum yang akan dutempuh oleh saudara-saudara yang merasa dirugikan, Pemda Muna dalam posisi menunggu laporan resmi,tapi sampai hari ini belum masuk surat resminya “papar.

Terkait pengisian jabatan camat dan sebagian diisi oleh guru (pemangku jabatan fungsional) juga memiliki aturan.

“tentang ASN pasal 18 dan UU nomor 23 tahun 2015, “terangnya mantan aktifis UHO ini.

Imbauan, kepada seluruh elemen masyarakat bahwa penataan ASN dalam jabatan tidak akan menghambat pelayanan public pemerintah.

Kontributor : Bensar
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY