Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap korban yang mendapat tindak kekerasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab di Muna Dok Istimewa
Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap korban yang mendapat tindak kekerasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab di Muna Dok Istimewa

TIRAWUTA, KORAN SULTRA– Jurnalis gabungan dari sejumlah perusahaan pers di Kolaka Timur (Koltim), menggelar aksi damai, terkait kekerasan salah satu Jurnalis Kolaka Pos Ahmad Efendi, saat melakukan peliputan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna.

Dalam aksi yang berlangsung tertib di jalan poros Kolaka-Kendari, Kelurahan Rate-rate, Kecamatan Tirawuta, Koltim, Kamis (30/03) itu, hadir sejumlah kontributor, serta Kepala Biro daerah.

Sawaluddin Nakkir mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap korban yang mendapat tindak kekerasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab di Muna.

Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap korban yang mendapat tindak kekerasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab di Muna Dok Istimewa
Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap korban yang mendapat tindak kekerasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab di Muna Dok Istimewa

”Ini merupakan bentuk solidaritas kami wartawan di Koltim, terhadap kasus penganiayaan yang terjadi di RSUD Muna,” kata Jurnalis Pena Alam itu.

Sementara itu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kolaka Timur, Sultra, Armin Arsyad mengecam tindak kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan pihak staf rumah sakit di Kabupaten Muna.

Armin mengatakan kekerasan yang menimpa Ahmad Evendi salah seorang wartawan lokal Kolaka Pos dan beberapa wartawan lainnya saat melakukan peliputan berita di RSUD Muna sudah melanggar UU Pers.

“Apa yang dilakukan staf RSUD Kabupaten Muna terhadap wartawan dengan menghalangi-halangi tugas jurnalistik adalah sebuah kesalahan dan melanggar UU pers,” katanya.

Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap korban yang mendapat tindak kekerasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab di Muna Dok Istimewa
Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap korban yang mendapat tindak kekerasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab di Muna Dok Istimewa

Menurutnya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dijelaskan kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.

Untuk menjamin kemerdekaan pers, kata Armin pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi berkaitan dengan itu, telah terjadi suatu tindakan hukum yang mencederai kemerdekaan pers di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.

“Pelaku sudah melakukan pelanggaran berdasarkan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999,” ungkap wartawan harian Berita Kota itu.

Armin juga meminta dengan tegas aparat kepolisian sektor Kabupaten Muna untuk menindaklanjuti aduan korban dari kekerasan itu dengan mengacu kepada UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, bukan ke Undang undang Pidana.

”Sebab, wartawan merupakan profesi seseorang. Jadi saya harap pihak Polres Muna dalam menindaklanjuti kasus tersebut, harus memberlakukan UU Pers bukan UU pidana,” tegasnya.

Armin berharap, kejadian yang menimpa wartawan di Muna merupakan kejadian yang terakhir. ”Saya harap ini kejadian yang terakhir, dan jangan lagi ada kejadian seperti ini,” tutupnya.

Sebelumnya Ahmad Evendi saat melakukan peliputan pada Senin (27/3) di RSUD Muna Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara bersama beberapa wartawan yang melakukan tugas jurnalistik meliput dugaan pungutan liar (Pungli) di RSUD itu berkaitan dengan pengesahan SK honorer.

Namun pada Saat mengambil gambar di Ruang Tata Usaha RSUD Muna, beberapa oknum pegawai marah dengan mengucapkan kata-kata kotor dan salah satu pegawai berusaha merampas kamera yang digunakan korban saat mengambil gambar.

Kontributor : Dekri
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY