Jakarta, – KPK Resmi melakukan Penahanan terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam pada rabu 05/07 kemarin, usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

Sebelumnya, sejak tahun 2016 lalu. Gubernur Sulawesi Tenggara Dua Periode ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nur Alam diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra selama 2009 hingga 2014.

“Penyidik menemukan dua alat bukti dan sedang diperbanyak, dan menetapkan NA, Gubernur Sultra, sebagai tersangka, dengan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi,” ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 23/8/2016 silam saat penetapan status tersangka Gubernur Sultra Nur Alam.

Dugaan Penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

Atas hal ini Diduga, penerbitan SK dan izin tidak sesuai aturan yang berlaku, dan ada kick back yang diterima Gubernur Sultra.

Selanjutnya, Nur Alam disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

2016, Nur Alam di Periksa KPK 9 Jam dan Tidak di Tahan
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam menjalani pemeriksaan di KPK sekitar 9 jam. Namun penyidik KPK tidak melakukan penahanan, (24/10/2016).

Nur Alam yang keluar dari Gedung KPK tidak banyak menjawab pertanyaa awak media, dirinya menyerahkan sepenuhnya pada Kuasa Hukumnya. “ Tanya pengacara saja” katanya.

Ahmad Rifai selaku kuasa hukum tersangka mengatakan kliennya dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik KPK.

” pemeriksaan tentang tugas pokok. Pertama ada 20-an pertanyaan. Soal tugas pokok gubernur dan tentang CV ” kata Ahmad.

Gubernur Sultra yang ditetapkan tersangka sejak agustus 2016 lalu juga dicecar penyidik KPK soal proses izin usaha pertambangan yang dikeluarkannya. Selain itu, Nur Alam juga sempat ditanya soal beberapa pihak yang telah dicegah KPK untuk bepergian ke luar negeri.

Rabu 5 Juli, Gubernur Sultra Nur Alam Resmi Ditahan KPK

Setelah menjalani pemeriksaan oleh Penyidik, KPK resmi melakukan penahanan terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam. Pada Rabu (5/7/2017).

Sekitar pukul 20.21 WIB Terlihat Nur Alam keluar dari Gedung KPK, dengan menyandang rompi oranye dan didampingi pengacaranya, Ahmad Rifai.

Gubernur Sultra dua periode ini tak berkomentar, saat diberondong pertanyaan oleh Awak media dan langsung berjalan menuju ke mobil tahanan.

” untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini KPK melakukan penahanan terhadap tersangka NA (Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Masih dalam kasus yang sama, penyidik KPK juga telah memeriksa Direktur PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) Widdi Aswindi. Dan nama Widdi pun telah masuk dalam daftar cegah bepergian ke luar negeri oleh KPK.

PT Billy Indonesia disebut berafiliasi dengan PT AHB yang memperoleh IUP dari Nur Alam untuk menambang nikel di Sultra. PT Billy Indonesia memiliki rekan bisnis Richcorp International yang berbasis di Hong Kong.

Berdasarkan Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dikeluarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perusahaan tersebut pernah mengirim uang USD 4,5 juta ke Nur Alam. Kantor PT Billy Indonesia yang berada di Pluit, Jakarta Utara juga telah digeledah penyidik KPK terkait kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Nur Alam diduga menerima kick back (komisi) dari izin yang dikeluarkannya itu. KPK menyebut SK yang diterbitkan Nur Alam dan menyalahi aturan yaitu SK Persetujuan Percadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB). Perusahaan itu yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana di Sultra.

Pengacara Sebut Tak Ada Kerugian Negara dalam Kasus Nur Alam

Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam resmi menjadi tahanan KPK sejak 05 Juli 2017 hingga 20 hari kedepannya.
Ahmad Rifai selaku Kuasa Hukum tersangka mengaku heran atas penahanan kliennya dimana dirinya belum paham terkait adanya kerugian Negara dalam kasus ini, ” Saya masih belum bisa memahami (kasus ini) sebab yang dimaksud dengan kerugian negara itu adalah keuangan yang bersumber dari keuangan negara,” katanya usai mendampingi kliennya.

Menurutnya, Uang tersebut sudah dikembalikan ” tidak ada uang sepeser pun dari keuangan negara. Gubernur pun tidak mengambil satu sen pun keuntungan dari hal tersebut dan uangnya ketika itu tahu dan dikembalikan. Dan ini pun sudah clear sebenarnya, kecuali ada keuangan negara yang terpakai di situ. Jadi kerugian negaranya dari mana?” ucap Rifai.

Duit yang dimaksud, menurut Ahmad Rifai, telah dikembalikan ke PT Billy Indonesia yang merupakan perusahaan tambang yang beroperasi di Sultra. Namun Rifai enggan mengungkap berapa nominal yang dikembalikan, “Ya, ya sudah dibalikin,” sambungnya.

Meski begitu KPK mengaku telah mengantongi laporan PPATK tentang dugaan rekening “gendut” Nur Alam. Dan nantinya Laporan itu akan menjadi salah satu petunjuk KPK untuk kemudian menjerat Nur Alam dengan sangkaan TPPU. (DBS)

Editor : RED****
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY