Kajari Muna, Badrut Tamam, SH. MH. Saat menerima Massa Lipkan Sultra diruang konferensi PERS, foto : Bensar
Kajari Muna, Badrut Tamam, SH. MH. Saat menerima Massa Lipkan Sultra diruang konferensi PERS, foto : Bensar

Raha, Koran Sultra – Unjuk Rasa di halaman Kantor Kejaksaan Muna pada Selasa 17/01 kemarin, menuntut agar pihak Penegak Hukum menuntaskan sejumlah Kasus Indikasi Korupsi didaerah ini, diantaranya Proyek Pengadaan Speed Boat yang menelan anggaran Rp. 2,9 Miliar pada tahun 2013 lalu.

Sebelumnya, terkait Proyek Pengadaan Speed Boat ini Nurdin Pamone sebagai sekertaris daerah (Sekda) Muna, pernah diperiksa oleh Polda Sultra beserta lima orang saksi, namun hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Ketua Lembaga independen pemantau kinerja aparatur negara (Lipkan) Sultra, Machdin. SE meminta agar Kejari Muna menuntaskan kasus-kasus dugaan Korupsi yang ada di Muna, dirinya merilis beberapa kasus yang belum diselesaikan oleh pihak kejaksaan, yakni ndikasi hilangnya barang bukti kayu ilegal loging, dinas kehutanan termasuk pengadaan HT , pembibitan jabon serta pengadaan speed Boat pemda Muna yang belum diselesaikan.

“saya berharap kepada kejari baru untuk menyelesaikan laporan saya, yang belum diselesaikan oleh bapak kajari lama,karena sesunguhnya ada enam kasus masih mandek, yang pernah saya laporkan sebelumnya. “tegasnya.

Sementara dugaan kasus korupsi speed boat muncul, setelah sejumlah pihak mempertanyakan spesifikasi kapal cepat tersebut. Ada dugaan kualitas kapal tidak sesuai dengan bestek yang telah ditetapkan.
Sampai saat ini belum diketahui berapa kerugian negara yang ditimbulkan.

Machdin kembali menuturkan dihadapan kejari Muna, dirinya telah meminta ulang bukti laporan temuan BPKP, yang pernah diserahkan kepda kajari sebelumnya.

“tanda bukti laporanya masih ada sama saya, banyak kasus didalam temuan tersebut. ” bebernya.

Selain itu pihaknya juga meminta kejelasan pemeriksaan 123 kepala desa tekait pengembalian dana ADD yang digunakan oleh para kades, dimana ispektorat dan kejasaan tidak sinerji, dalam jumlah pengembalian dana tersebut. Serta belum ada audit dari BPKP yang menentukan kerugian negara.

Kajari Muna Badrut Tamam, SH. MH, mengatakan terkait Proyek Pengadaan speed boat, pihaknya belum mendapati laporan tersebut, namun bias dilakukan Pelaporan ulang atas persoalan itu.

“bisa saja untuk menemukan laporan saudara terkait data penemuan BPKP nanti saya bersurat dikejati Sultra,untuk menyurati kejari sebelumnya. ” janji Kajari Muna.

Menjawab soal pemeriksaan kepala desa, menurut Kajari pihaknya hingga saat ini masih melakukan kordinasi dengan pihak ispektorat.

“Saya mengatakan kepada kades jika menyaradari bukan hak kalian maka dana yang digunakan studi banding dijogja dikembalikan, bukan meminta secara paksa,” tegasnya.

Lanjutnya, terkait pengembalian dana operasional, berfariasi, mengenai hasil temuan BBKP, Rp. 1 miliar lebih, dan kami dalam memberantas tindak pidana korupsi, tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku, katanya.

Kontributor : Bensar
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY