Warga Lamedai saat bertemu Sekda Kolaka Poitu Murtopo. Foto: Asri Joni.

KOLAKA, KORAN SULTRA.COM– Lokasi milik Bupati Kolaka Ahmad Safey, yang berada di Desa Lamedai, Kecamatan Tanggetada, Kolaka, bakal digugat warga. Pasalnya, lokasi perkebunan yang kini di tanami cabai oleh Ahmad Safey, merupakan milik warga Lamedai.

Warga Kolaka Mado, mengungkapkan, jika dirinya bakal menggugat Bupati Kolaka Ahmad Safey, karena diduga telah menguasai lokasi yang bukan hak miliknya.

Disebutkannya, selain Bupati Kolaka Ahmad Safey, ada juga dua pejabat tinggi Kolaka yang bakal Ia gugat, atas tudingan sama, yaitu menguasai lahan yang bukan miliknya.

”Sebagian lokasi yang di kuasai oleh Bupati Kolaka Ahmad Safey, Asisten I H. Bakri, dan Kabag Umum H. Yahya, merupakan kebun milik warga Desa Lamedai,” jelas Mado, Senin (25/07/2017) di ruangan Sekda Kolaka Poitu Murtopo.

Kata dia, lokasi tersebut sebelumnya merupakan lokasi tambak milik Menca. Namun, saat itu Menca sebagai pemilik lokasi memberikan padanya. ”Kebun tersebut dulunya adalah tambak, milik Menca, terangnya.

Ia menjelaskan, selain dirinya, ada juga empat belas warga lainnya, yang diberikan lahan pada Menca, sang tuan tanah. Hanya dengan modal membersihkan lokasi lahan milik Menca.

”Untuk menguatkan lokasi tersebut, masing-masing pemilik dibuatkan surat keterangan penyerahan lokasi tambak yang di tandatangani langsung pihak kepala desa Lamedai Fakta. Namun sekitar tahun 2014, lokasi tersebut di kena program percetakan sawah,” Jelasnya.

Advokasi LSM Lembaga Pemantau penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Sopian, mengatakan, sebagai pendamping penggugat lahan, pihaknya bakal melakukan diplomasi, untuk mencarikan solusi kepada ke tiga pejabat tinggi pemda kolaka. Namun hingga saat ini pihaknya belum dapat bertemu langsung kepada pejabat terkait.

“Saya ketemu dulu dengan pak sekda untuk masalah ini. Kebetulan yang membeli adalah pejabat tinggi, jika tidak ada solusi dari sekertaris daerah tersebut, kami bakal mencari titik temunya di DPRD demi mempertahankan hak warga,” katanya.

Sekda Kolaka Poitu Murtopo, mengatakan, jika permasalahan ini merupakan urusan pribadi dari masing-masing pejabat. “Saya akan coba pertanyakan hal ini kepada Bupati, seperti apa sebenarnya permasalahannya,” terang Poitu Murtopo.

Sementara itu Kabak Umum Pemda Kolaka H. Yahya, yang ditemui mengatakan, jika dirinya membeli lokasi tersebut dari putri Menca, bernama Muliati.

“Surat-surat yang saya beli lengkap dan sudah dibayar PBB nya. jika ada warga yang merasa memiliki hak paten yang mendasar, silahkan saja menggugat,” jelas dia.

Kontributor : Asri Joni
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY