Aliansi Masyarakat Patowonua (AMP), menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Rabu (10/5). Foto: Fyan

LASUSUA, KORAN SULTRA– Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Patowonua (AMP), menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Rabu (10/5).

Aksi unjuk rasa yang berslogan aksi damai 501 ini, menuntut agar pihak pemerintah terkait segera menagani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dibeberapa desa usai pilkades berlangsung pada tanggal 6 Mei lalu.

Koordinator aksi Pendi, dalam orasinya menuntut agar Badan Pemberdayaan masyarakat Desa (BPMD) Kolut segera menangani tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pilkades serentak di kolut.

Karena menurutnya, dari 64 desa di Kolut yang menggelar pilkades serentak, ada beberapa desa yang di duga melakukan pelanggaran. Salah satunya yang terjadi di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kolut, salah satu pelanggaran di desa Patowonua yang dilakukan oleh panitia pilkades adalah tidak adanya tinta yang disiapkan oleh panitia pilkades.

“Inikan rancu, dan jelas sudah melakukan pelanggaran,“ kata Pendi.

Pendi meminta supaya pemerintah, dalam hal ini pihak BPMD Kolut dan pihak DPRD Kolut, segera mengambil tindakan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pilkades tersebut.

“Kami akan kembali melakukan aksi kalau permasalahan tersebut tidak segera ditangani,“ tegas Pendi.

Pantauan Koran Sultra, aksi demontrasi tersebut berawal dari kantor BPMD Kolut, kemudian bergerak menuju ke kantor DPRD Kolut yang berlangsung secara damai dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan Satpol PP, yang diwarnai dengan aksi bakarban.

Setelah selesai melakukan aksi, pihak DPRD dan BPMD menggelar Rapat Dengar Pendapat secara terbuka bersama para perserta aksi di kantor DPRD.

Kontributor : Fyan
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY