Kabid PBB Susanto Babolo
Kabid PBB Susanto Babolo

TIRAWUTA, KORAN SULTRA-Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultra) menemukan adanya praktik penggelapan pajak bumi dan bangunan oleh beberapa oknum Kepala Desa (Kades), di wilayah Koltim.

“Saat ini sejumlah oknum kepala desa yang diketahui menggelapkan pajak itu belum dilaporkan untuk diproses hukum,” kata Kepala Bidang PBB Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Koltim Susanto Babolo, Selasa (3/10) diruang kerjanya.

Modus penggelapan pajak yang dilakukan sejumlah kepala desa itu, dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran pajak bumi dan bangunan warga, kepada Dispenda Pemkab Koltim.

Susanto menjelaskan, masalah pajak di Koltim memang masih menjadi masalah yang sangat pelik. Akibat tidak adanya kesadaran dari pihak kepala desa.

Dirincikannya, ada sekitar 12 Desa dan 12 Kelurahan dari 8 kecamatan di Koltim yang hingga saat ini belum menyetor PBB nya pada Dispemda. Diantaranya, Kecamatan Tirawuta yaitu Desa roko-roko, Woiha, Kelurahan rate-rate dan Kelurahan Tababu. Sedangkan Kecamatan Loea yang belum menyetor pajak bumi dan bangunannya yaitu Kelurahan Simbalai dan kelurahan Loea.

Sementara untuk kecamatan Ladongi yakni, Kelurahan Ladongi Jaya, Kelurahan Ra ara, Kelurahan Atula, dan desa lalowosula. Kecamatan Poli polia, Kelurahan Polipolia, Desa Tokai dan Desa Pole Maju Jaya. Kecamatan Lambandia, Desa Inotu dan Kelurahan Penanggo Jaya, Kecamatan Aere Desa Taore dan desa Pekorea, Kecamtan Mowewe, Kelurahan woitombo dan Inebenggi, Kecamatan Lalolae Desa Talodo dan Desa Keisio, dan Kecamatan Uluiwoi Desa Tawanga, desa Tondowatu dan Kelurahan Sanggona.

Kata Susanto, padahal pihak Dispemda sudah cukup tegas pada sejumlah desa, dengan cara mengeluarkan rekomendasi. ”Rekomendasi ini, itu dipergunakan ketika saat pencairan dana desa, kami kerja sama dengan pihak BPMD jika dana mereka tidak dapat dicairkan jika tidak memiliki rekomendasi dari kami. Rekomendasi tersebut berisi bahwa desa atau lurah tersebut telah bebas dari PBB nya,” jelas Susanto.

Yang anehnya kata Susanto, meski sudah diterapkan rekomendasi, masih saja adakepala desa yang kapa tuli. Bahkan, ada desa yang mencoba melakukan scan rekomendasi dari Dispemda demi kelancaran pencairan dana mereka.

Kontributor : Dekri
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY