Unaaha, Koran Sultra – Peninjauan pal batas wilayah transmigrasi diempat desa yang dilakukan oleh anggota Komisi I DPRD Konawe yang melibatkan pemerintah daerah,pihak BPN Konawe,pihak Nakertrans serta dari pihak TNI-POLRI sempat diwarnai adu argumentasi dengan para keluarga ahli waris H.Alaasa, rabu (19/07).

Dari pantauan media koran sultra,rombongan yang keluar dari lokasi pal batas pada pukul 12.00 tersebut langsung disambut oleh pihak ahli waris yang dalam rombongan tidak bersama-sama turun dilokasi peninjauan didesa uhuawali kecamatan Puriala.Salah seorang keluarga mempertanyakan mengapa mereka tidak dilibatkan dalam peninjauan tersebut.

Menurut dirinya tidak menerima surat terkait peninjauan pal batas yang sementara mereka permasalahkan.

“Inikan tim terpadu jadi biasanya ini dikonfirmasi terhadap pak H.Alaasa siapa yang akan mewakili beliau oleh cucunya jangan sampai ini tim hanya tim dari kecamatan dan kepala desa saja tidak ada ahli waris.”ujar laanda

Lanjut dirinya juga sangat menyayangkan pencabutan patok pagar yang ahli waris telah pasang.
“Ini belum ada kepastian hukum siapa pemiliknya sudah main cabut.”ujarnya

Sementara ketua komisi I mengatakan dihadapan para ahli waris pihaknya telah melayangkan surat dan bahkan menunggu pihak keluarga ahli waris selama dua jam.

“Jangan salahkan kami para tim peninjau kami telah menunggu pihak keluarga namun tidak ada konfirmasi dan kami turun melihat berdasarkan peta transmigrasi UPT Sonai tahun 1978/1979 yang mana didalamnya ada pal-pal batas yang itu kami tinjau dan itu masih ada .”ungkapnya
Dalam kesempatan tersebut pihak DPRD Konawe memintai bersama-sama ahli waris untuk bersama-sama kembali turun didesa sonay meninjau pal batas yang masih belum tinjau namun pihak keluarga menolak untuk kembali bersama-sama untuk melihat pal batas tersebut.

Pihak keluargapun berjanji akan membawa persoalan ini dipengadilan.

“Peninjauan ini dilakukan sepihak harusnya mereka menunggu kami,kami akan lakukan langkah hukum sebab setahu kami menurut keputusan gubernur wilayah untuk trans itu masing-masing hanya 2 ha,lahan pekarangan itu sekitar 50×200 dan lahan dua itu hanya 1 ha.”ucapnya.

Lanjut laanda kegiatan tadi yang terjadi hanya untuk melegalkan keputusan camat dan kepala desa.
“Setahu kami lahan trans itu hanya lahan datar ini masa sampai dipuncak gunung,sangat tidak masuk akal.”ungkapnya

Kontributor : Nasruddin
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY