Dalam rangka pembaharuan tata kelola pemerintahan di tubuh Polri

WAKATOBI, KORAN SULTRA– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bekerjasama dengan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan (Partnership for Governance Reform) ditubuh internal kepolisian melaksanakan penelitian Indeks Tata Kelola (ITK) pada 70 Polres yang tersebar diseluruh Polda di Indonesia.

Setelah dua tahun sebelumnya menilai kinerja Polda, dan tahun 2016 mengukur kinerja Polres tipe rural dan urban. Tahun ini ITK ingin melihat kualitas kinerja Polres di tipe perairan dan perbatasan antar negara serta tipe rawan konflik.

Menurut ketua tim ITK Mabes Polri, Kombes Yoyok Sri Nurcahyo pemilihan ketiga tipe tersebut sangat kontekstual dengan program nasional Pak Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, membangun wilayah perbatasan dan menciptakan keamanan untuk mendukung iklim investasi.

Ini juga sekaligus menjadi komitmen nyata Kapolri dalam menciptakan anggota Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) agar proses pembangunan di wilayah semakin cepat.

“Pengukuran ITK menjadi bagian dalam memastikan kualitas keamanan dan pelayanan publik di daerah. Sebab salah satu faktor utama terlaksananya pembangunan adalah keamanan yang dapat menciptakan iklim investasi,” jelas Kombes Pol Yoyok Sri Nurcahyo, beberapa waktu lalu.

Harapan Mabes Polri menurut Kombes Pol Yoyok dengan ITK yang akan menampilkan ranking kinerja, diharapkan akan tercipta kompetensi yang sehat dalam menuju kinerja yang terbaik di masing-masing Polres.

“Terbaik menurut ukuran ITK yakni dari segi kompetensi, respon, prilaku dan keadilan anggota terhadap masyarakat, maupun keterbukaan, efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan. Hingga pada akhirnya pembenahan tersebut dapat menciptakan kualitas pelayanan kepada publik yang optimal,” urainya.

Mengingat pentingnya penelitian ini, Mabes Polri menggandeng Kemitraan sebagai lembaga independen yang telah berpengalaman dalam menyusun indeks untuk menjaga independensi pengukuran. “Hasil ITK 2 tahun sebelumnya telah menunjukan kualitas dan independensi lembaga Kemitraan.” ungkap Kombes Pol Yoyok.

Sementara itu, menurut peneliti Kemitraan Ahmad Fawaiq, ITK awalnya dibangun atas dasar kebutuhan Polri untuk melihat pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri (RBP) di daerah.

Dalam perkembangannya seiring kuatnya komitmen lembaga dalam melaksanakan pengukuran ini, ITK menjadi alat ukur yang komprehensif melihat dari awal proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kinerja Polri di wilayah.

“ITK merupakan program yang digagas Pak Tito sewaktu beliau menjabat sebagai Asisten Perencanaan (Asrena) Kapolri tahun 2014. Saat beliau diangkat menjadi Kapolri, ITK dijadikan sebagai bagian dari program prioritas,” katanya.

Pengukuran ITK tersebut menjadi bagian dalam memastikan kualitas keamanan dan pelayanan publik di daerah. Sebab salah satu faktor utama terlaksananya pembangunan adalah keamanan yang dapat menciptakan iklim investasi.

Kapolres Wakatobi, AKBP Didik Supranoto, S.Ik, menyambut baik tim ITK yang akan mengukur kinerja Polresnya yang masuk Polres Tipe Perairan, selanjutnya tim juga akan meninjau lokasi kantor Polair beserta kapal yang dimiliki Polres.

Pelaksanaan ITK yang dilangsungkan di Aula Polres Wakatobi ini di ikuti peserta dari semua profesi termasuk perwakilan insan pers dimana diberikan kuisioner sebanyak 11 halaman dengan pilihan 10 satuan fungsi kerja polres Wakatobi.

Selain itu beberapa anggota polres secara internal ikut menilai kinerja dari 10 satuan fungsi tersebut namun diumumkan hasil isian kuisioner akan dirahasiakan secara kelembagaan sehingga selain tidak menyertakan nama dalam kuisioner tersebut juga peserta tidak diperbolehkan menoleh kepada rekan se meja kerjanya.

Kontributor : Surfianto
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY