Ilustrasi Net

LASUSUA, KORAN SULTRA– Pernyataan Kepala Bidang (Kabid) Pemerintah Desa (Pemdes), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), tentang pelaksanaan pelantikan para calon kepala desa terpilih bakal dilaksanakan minggu depan atau minggu kedua bulan Juni ini menuai soroton.

Pasalnya, Pihak DPMD dianggap terlalu dini untuk melakukan pelantikan terhadap seluruh pemenang calon kades serentak yang digelar pada bulan April 2017 lalu di Kolut. Sementara pihak DPRD Kolut belum mengeluarkan hasil pansusnya di beberapa desa yang diduga bermasalah usai pilkades.

Pernyataan Kabid Pemdes Patahuddin, yang mengatakan jika pelantikan Kades bakal dilakukan minggu depan, langsung disikapi tegas oleh Cakades Tolala, Kecamatan Tolala Mastur, Cakades Desa Patowonua, Cakades Ujung Tobaku, Cakades Watuliu, dan calon kades Watunohu.

Kata Cakades Tolala Mastur, dugaan pelanggara dalam pilkades serentah 2017 ini sudah dilaporkan pada DPRD Kolut, sedangkan DPRD hingga saat ini belum mengeluarkan keputusan secara resmi hasil pansusnya.

Dikatakannya jika DPMD mau melaksanakan pelantikan minggu depan silahkan saja, tetapi bagi desa yang tidak ada masalah. Sebab, kata dia Pansus DPRD baru usai melakukan pemeriksaan dari laporan, pelanggaran di desa Tolala yang sudah lama dilaporkan, seperti kerusakan kunci kotak suara, penambahan kertas suara bodong sebanyak 28 lembar.

“Kotak suara terbuat dari gardus dan saat usai penjeblosan panitia pilkades istrahat untuk sholat jumat. Namun usai istrahat kunci Kotak suara tidak ditemukan, sementara panitia pilkades desa Tolala saling tuduh,” ungkap Mastur.

Karena kunci tidak ditemukan, maka kotak suara yang dibuat dari gardus itu terpaksa dirusak, dibagian kuncinya dengan pisau. ”Namun saat dilihat isi kertas suara ada yang aneh dari lipatan kertas suara yang lainnya,” beber Mastur dengan nada kesal.

Yang anehnya kata Mastur, suara yang memilih sebanyak 519, sementara penghitungan suara membengkak sebanyak 528. ”Inikan aneh, ada penggelembungan kertas suara sebanyak 9 lembar,” Katanya.

Saat itu juga Cakades lainnya keberatan dan melaporkan ke Panwas pilkades dan ditindak lanjuti dengan melaporkan ke Panwas Kabupaten. Selang bebrapa hari laporan pelanggaran dilaporkan ke DPRD dan Hasil dari hering DPRD membentuk pansus untuk melakukan kroscek dibeberapa desa yang terindikasi dugaan pelanggara pilkades Katanya.

”Pelantikan tidak boleh terjadi, sebab Pansus DPRD belum mengeluarkan putusan resmi dari laporan tersebut,” ungkapnya.

Sementara Anggota pansus DPRD dari Partai Demokrat, Buhari , melalui telpon selulernya mengatakan, saya tidak bisa berkomentar kecuali ada izin dari Ketua Pansus, yang jelas Pansus DPRD sudah bekerja maksimal dan kemungkinan seminggu lagi ada pernyataan resmi apakah laporan pelanggaran dari beberapa cakades terbukti atau tidak. Katanya

“Tunggu saja satu minggu kedepan hasilnya,’ ujar Buhari saat menyudahi komunikasi telpon selulernya. Sekedar informasi pelanggaran pilkades juga dilaporkan dari desa Patowonua, Watuliu, Ujung Tobaku, dan Desa Watunohu.

Kontributor : Israil Yanas
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY