Hearing di Gedung DPRD Konawe selasa 25/07. foto : Nasruddin

Unaaha, Koran Sultra – Komisi I DPRD Konawe kembali memfasilitasi dengar pendapat (hearing) antara Tokoh masyarakat desa uelawu yang diwakili oleh ketua BPD dan ketua TPK desa Uelawu didampingi GMPKK dengan mantan Kepala desa Uelawu kecamatan Konawe Kabupaten Konawe.

Hearing yang dipimpin langsung oleh ketua Komisi I,Kadek rai sudiani adalah tindak lanjut dari aksi yang digelar oleh GMPKK beserta masyarakat desa Uelawu didepan gedung DPRD Konawe hari kamis tanggal 20/07 pekan lalu.

Turut hadir dalam dengar pendapat Asisten I Setda Konawe,pihak BPMD,Kabag ops polres konawe serta camat konawe.

Dari pantauan koran sultra hearing yang berlangsung alot tersebut melibatkan pengamanan yang sangat ketat oleh pihak polres konawe sebab dihadiri oleh kubu pro dan kontra terhadap mantan kepala desa.

Hearing di Gedung DPRD Konawe selasa 25/07. foto : Nasruddin

Dalam hearing tersebut terungkap bahwa tim pengelola kegiatan desa Uelawu anggaran tahun 2016 dalam hal yang dijabat oleh gustam selaku kaur pembangunan tidak memiliki SK ketua TPK.
Menurut Gustam dirinya diangkat sebagai ketua TPK desa Uelawu 2 minggu berselang akhir anggaran dana desa tahun 2016.

“Saya ditunjuk dijalan sebagai ketua TPK itupun pada saat saya sedang mengerjakan dranaise.”ungkap gustam pada saat hearing,selasa (25/07).

Ungkapan lain yang menyudutkan mantan kepala kepala desa,Muh.Rizal dilontarkan oleh sekretaris desa sebagai TPKAD.

Menurutnya sebagai salah satu tim pelaksana dirinya hanya dilibatkan sebatas penandatangan administrasi yang berkaitan soal keuangan saja.

“Saya dilibatkan pada pembuatan Rpjmdes saja dan ketika ada penandatangan keuangan tapi faktanya setelah cair saya sudah tidak dilibatkan lagi.”ungkap sekdes Uelawu.

Sementara itu Muh.Risal,kepala desa Uelawu berdalih bahwa kaur pembangunan desa Uelawu,gustam telah mengetahui dirinya sebagai ketua TPK sejak awal.

“Setiap rapat saya sampaikan bahwa ketua TPK itu dari Kaur pembangunan kan sudah jelas dalam UU Desa dan SKnya terhitung sejak bulan Januari 2016.”katanya.

Acara hearing makin memanas tatkala tudingan kesalahan ditujukan kepada camat konawe terkait pelaksana tugas kepala desa Uelawu yang dilaksanakan oleh sekretaris desa Uelawu
camat Konawe mengatakan dirinya tidak pernah mengeluarkan SK tersebut.

“Saya camat Konawe tidak pernah keliru dalam bertindak saya tidak pernah mengeluarkan SK tetapi saya hanya mengeluarkan surat perintah tugas kepada sekdes selaku pendamping kepala desa untuk menggantikan sementara kepala desa sembari menunggu SK pelaksana tugas kepala desa yang dikeluarkan oleh bupati.”,Tegasnya.

Setelah mendengar beberapa pendapat dari berbagai pihak DPRD konawe dalam hal ini Komisi I mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan penyelesaian masalah tersebut dengan penuh kekeluargan lalu merekomendasikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini pihak inspektorat untuk melakukan insvetigasi untuk menyelesaikan yang terjadi didesa Uelawu serta merekomendasikan kepada mantan kepala desa untuk menyelesaikan semua kegiatan ditahun 2016 dan merekomendasikan kepada polres konawe untuk memproses kasus tersebut bila kepala desa tidak menyelesaikan segala tanggung jawabnya dengan batas waktu sampai tanggal 25 Agustus 2017.

Kontributor : Nasruddin
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY