Aggota Komisi III DPRD Kolut Kanna. Foto: Fyan

LASUSUA, KORAN SULTRA– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) soroti tindakan Pejabat Sementara (Pjs) Desa Padaelo, Kecamatan Ngapa.

Pasalnya, kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2017 di desa tersebut telah diatur, jika yang berperan penting dan handil dalam mengelola anggaran itu, merupakan tanggung jawab kepala desa definitif. Artinya, pihak pejabat desa sementara tidak mempunyai hak dan wewenang untuk mengelola anggaran tersebut.

Sementara itu, Pjs desa Padaelo saat ini mengelola anggaran Dana Desa yang semestinya menurut Legislatif tidak boleh dikelola oleh Pjs Desa.

Aggota Komisi III DPRD Kolut Kanna, menyayangkan hal tersebut. Kata dia hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.

“Itu merupakan suatu pelanggaran. Sebab, pada prinsifnya seorang kepala desa yang sudah dilantik dengan sendirinya masa jabatan pejabat sementara (Pjs) berakhir. Sehingga semua hak-hak harus diserahkan terhadap desa terpilih,” kata Kanna, Senin (17/7/2017).

Anggota DPRD yang membidangi Pembangunan Desa itu, mengatakan meski ada kesepakatan yang dibuat, numun tetap saja tidak diperbolehkan, jika tidak diperintah oleh undang- undang.

“Saya pernah panggil pihak BPMD, bahwa itu bentuk pelanggran. Kalau itu terus berlanjut akan dibentuk pansus, untuk turun melihat dilapangan. Kalau betul terjadi akan direkomendasikan kepihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan,” ungkapnya.

Politisi partai Golongan Karya itu menambahkan, berapapun jumlah dana yang sudah dikelolah oleh Pejabat sementara, itu harus di pertanggung jawabkan. Dan selebihnya kata dia, harus diserahkan terhadap kades definitif.

“Berapapun nilai yang sudah dikerjakan oleh Pjs, harus diserah terimakan pada kades yang sudah diLantik,” tandasnya.

Pjs. Desa Padaelo Sanusi, membantah dallil tersebut. Kata dia, apa yang dilakukannya saat ini sama sekali bukan pelanggaran. Sebab kata dia, ada juga Pjs desa lain yang mengelola anggaran tersebut, bahkan desa lain kata Sanusi, mengelola anggaran hingga satu tahun berjalan.

”Seandainya kepala desa definitif keberatan, dan mau mengelolah saya siap serahkan. Tapi ini kades sendiri yang menyerahkan pada saya untuk mengelolah dana desa tersebut sampai selesai,” jelasnya.

Dalam kesepakatan itu, kata Sanusi, diterangkan jika pihaknya yang bakal mengelolah anggaran dana desa, meski dirinya sudah tidak menjabat lagi sebagai Pjs Desa.

“Jadi Menurut saya aturan itu luntur karena adanya kesepakatan. Sehingga saya berani mengolah anggaran 60% dari Anggaran Rp 762juta lebih,” katanya.

Kontributor : Fyan
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY