Ilustrasi Dana Desa

LASUSUA, KORAN SULTRA– Kepala Dusun (Kadus) IV, Desa Padaelo, Kecamatan Ngapa, Kolaka Utara (Kolut) Herman, membantah pernyataan manatan Pejabat Sementara (Pjs) Desa Padaelo Sanusi.

Sebelumnya, manatan Pjs Desa Padaelo Sanusi, menyatakan di salah satu media lokal di Sultra, jika saat dirinya menjabat sebagai pelaksana sementara pernah menjalin kesepakatan terhadap warga desa. Dalam kesepakatan itu, pihaknya diberikan wewenang untuk mengelola anggaran Dana Desa (DD), senilai 60 persen dari anggaran. Untuk itu pihaknya melaksanakan kesepakatan tersebut.

Namun pernyataan Sanusi, dibantah mentah-mentah oleh salah seorang Kepala Dusun di Desa itu. Kata Kadus, masyarakat tidak pernah menyepakati jika pengelolaan DD bakal dikelola 60 persen oleh mantan Pjs Desa.

“Kalau soal komentarnya di media online yang mengatakan pernah ada kesepakatan dengan warga, saya rasa itu tidak benar,” kata Kadus IV Herman, Rabu (19/7/2017).

Justru kata Herman, dirinya juga ikut bingung dengan persoalan tersebut. Dimana Mantan Pjs Desa masih mengelola anggaran DD, sementara sudah ada kades definitif di wilayah tersebut.

“Inikan sudah melanggar aturan. Sedangkan Desa lain yang kadesnya sudah definitif, sudah mulai mengelolah anggaran DDnya,” ujarnya.

Menurut Herman, kalau pun ada kesepakatan dalam pengelolaan dana desa, kemungkinan besar itu kesepakatan yang terjalin antara Pjs dan Pihak BPMD.

“Kalau informasi yang kami dengar dari warga, Pjs dengan pihak DPMD perna mengadakan pertemuan di aula Swawindu lasusua. Dan informasi yang kami dapat, Pihak BPMD memperbolehkan Pjs mengelola anggaran dana desa,” ungkapnya.

Kata dia, setelah mendengar informasi itu, pihanya hanya bisa diam. Sebab, kata dia putusan tersebut berasal dari BPMD.

Selain Kadus IV Desa Padaelo Herman, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mengaku tidak pernah menyepakati perihal tersebut.

“Saya dengan warga Desa Padaelo tidak perna mengatakan sepakat dengan mantan PJS tersebut dalam mengelolah anggaran dana desa,” ujar Tahir.

Menurut Tahir, kalaupun mau diadakan musyawarah untuk menyepakati hal tersebut, pihaknya juga tidak berani, karena hal tersebut bukan tupoksinya.

“Komentar Pjs tersebut tidak benar. Itu sudah pembohongan publik,” katanya.

Sebelumnya, anggota DPRD Kolut Kanna, juga mengecam tindakan mantan Pjs Desa Padaelo Sanusi, yang diduga melanggar aturan dengan mengelolah anggaran dana desa tanpa memberikan peluang terhadap kades defenitif untuk mengelolah anggaran tersebut.

Kontributor : Fyan
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY