Unaaha, Koran Sultra – Anggota Komisi I DPRD Konawe yang dipimpin oleh ketua komisi Kadek Rai Sugiani turun meninjau pal batas di UPT Sonay,desa ahuawali,desa wonuamorome serta desa puuopa kecamatan Puriala kabupaten konawe,rabu (19/07).

Para anggota komisi I DPRD Konawe tersebut turun bersama-sama dengan pihak BPN Konawe,Asisten I Setda konawe,dinas nakertrans,pihak kepolisian dan TNI serta pemerintah kecamatan Puriala didesa Uhuawali guna mencari pal batas wilayah transmigrasi lahan yang menjadi sengketa antara ahli waris H.Alaasa dengan pihak warga transmigrasi kecamatan puriala.

Dalam kesempatan tersebut ketua komisi I DPRD konawe menyampaikan beberapa langkah-langkah yang menjadi dasar tujuan peninjauan tersebut.

Olehnya menuturkan peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari hasil hearing yang dimediasi oleh komisi I DPRD Konawe tanggal 29 mei 2017 lalu.

Lanjut kadek ada beberapa titik wilayah transmigrasi yang menurut H.Alaasa yang menjadi tanah warisan mereka dan dalam dengar pendapat kemarin pihak keluarga H.Alaasa tidak akan mengklaim wilayah yang masuk dalam wilayah transmigrasi.

“Satu kesyukuran kita semua karena dalam hearing bulan lalu pihak keluarga H.Alasa tidak akan kembali mengklaim wilayah transmigrasi tersebut,sehingga pada saat itu kita akan mengclearkan wilayah transmigrasi sehingga tidak ada yang akan mengklaim dari pihak manapun,kita nantinya dari pemerintah akan membuatkan satu keputusan tertulis.”sambutnya.

Setelah menyampaikan beberapa hal tersebut para tim peninjau langsung turun kelapangan didesa uhuawali lokasi letak pal batas transmigrasi UPT Sonai yang sesuai dalam peta Transmigrasi UPT Sonai Tahun 1987/1979.

Dari hasil peninjauan lapangan yang cukup melelahkan anggota DPRD Konawe beserta pemerintah kabupaten konawe dalam hal ini Asisten I menghasilkan 4 point kesepakatan diantaranya

Berdasarkan SK Gubernur nomor 42 tahun 1979,tentang penyediaan lokasi transmigrasi seluas 12.000 ha diwilayah kecamatan lambuya daerah II Kendari.

Hasil investasi lapangan menunjukan pal batas transmigrasi sesuai dengan peta transmigrasi UPT sonai tahun 1987/1979.

Apabila ada pihak yang keberatan dipersilahkan menempuh jalur hukum yang berlaku di negara RI serta

memberikan kewenangan kepada pihak pemerintah,TNI dan polri melakukan tindakan keras bilamana ada pihak lain yang melakukan kegiatan penyerobotan,pematokan,pengukuran lokasi transmigrasi sesuai SK Gubernur nomor 42 tahun tahun 1979 dan peta transmigrasi UPT Sonai Tahun 1987/1979

Kontributor : Nasruddin
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY