DPRD Kolut saat menggelar hearing bersama warga dari empat desa Foto: Fyan

LASUSUA KORAN SULTRA– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang dimana bertujuan untuk melakukan penelusuran terkait laporan pelanggaran Pemilihan Kapala Desa (Pilkades) serentak dibeberapa desa di kolut yang diduga dilakukan oleh pihak panitia pilkades.

Hal tersebut diungkapkan wakil ketua DPRD kolut Surahman, saat melakukan hearing di ruangan rapat kantor DPRD kolut, yang dihadiri beberapa anggota DPRD, Kapala Dinas BPMD Kolut dan beberapa warga perwakilan dari empat desa di kolut, Senin (15/5).

Kata Surahman, pihaknya akan terus mengawal permasalahan tersebut sampai mendapatkan titik terang.

”Kami meminta kepada pihak perwakilan desa untuk memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyelesaikan aspirasi masyarakat ini,” jelas Surahman.

Dari empat desa yang mengikuti hering, masing-masing membeberkan beberapa pelanggaran yang terjadi di desa merek. Dimulai dari perwakilan desa Watuliu, kecamatan Lasusua, ditemukan pelanggaran mengenai adanya pemilih yang menggunakan Jamkesmas sebagai pengganti E-KTP. Sedangkan di Desa Alipato, ditemukan pelanggaran terkait hilangnya kertas surat suara.

Kemudian Desa Rantelimbong, ditemukan adanya ketidak transparan dalam pembagian kertas C6. Dan Desa Watunohu mengenai pelanggaran adanya pemilih dari desa lain yang memilih di Desa Wotunohu tersebut.

Menanggapi hal tersebut Komisi III DPRD Kolut Kanna, menyampaikan jika pelanggaran yang telah disampaikan warga dari beberapa desa merupakan pelanggaran yang sangat luar biasa.

“Kami minta kepada semua pihak, agar diberikan kesempatan kepada kami untuk megkroscek dilapangan apakah terbukti melakukan pelanggaran atau tidak,“ katanya.

DPRD tidak memiliki kewenangan, kata Kanna, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun DPRD punya hak untuk merekondasikan kepada pihak yang berwajib untuk menindak lanjuti pelanggaran tersebut.

“Kalaupun terbukti ada pelanggaran, maka kita harus berpatokan lagi pada undang-undang apakah akan dilakukan pemilihan ulang atau tidak,“ ringkas Kanna.

Kontributor : Fyan
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY