Tirawuta, Koran Sultra – Saling Klaim wewenang terkait kepemilikan Nomor Plat Kendaraan Dinas Milik Anggota DPRD Kolaka Timur bernomor tujuh ini rupanya belum berujung.
Keduanya punya alibi sendiri. Lantas bagaimana dengan partai pengusung mereka, apakah saling mendukung? Atau justru hanya sekedar menyaksikan perdebatan hangat pada dua orang parlemen berdasi ini.
Saya yang pantas menggunakan DT 7 T sebab, “saya senior. Saya yang pantas karena berdasarkan peraturan PKPU bahwa, DT 7 T digunakan oleh Partai yang suaranya terbanyak kedua. Kami di DPRD yakini ada aturan yang tersurat ada juga yang tersirat”. Demikian percakapan dua Wakil rakyat di Gedung representatif Koltim. Hingga kini mereka masih saling klaim wewenang dan tanggung jawab.
Sebagai Pimpinan yang dipercayakan di pusat, Dewan pimpinan wilayah (DPW) nampaknya harus “turun gunung” mengatasi persoalan ini, dan mencari solusi meyelesaikan persoalan ini. Namun, hingga saat ini pihak DPW dari dua Partai Berlambang Mercy dan kabah sepertinya belum juga bereaksi dengan persoalan tersebut. Padahal, kasus ini sudah memalukan partai.
“Seharusnya ketua DPW Partai Demokrat ikut bertindak dipersoalan ini, sebab hal ini bisa juga mencoreng nama baik parta pengusung,’’kata salah satu anggota Dewan yang tidak ingin disebutkan namanya.
Dia mengatakan, jika persoalan tersebut selalu berlarut-larut bisa berdampak juga pada anggota Dewan lain. ‘’memalukan, bikin malu saja. Hancur nama baiknya kita di DPRD Koltim kalo begini,’’kesalnya.
Sementara itu hal serupa diungkapkan oleh Wakil ketua I Djuliansi Silondae, ‘’seharunya ketua DPW Partai bertindak jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut,’’katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi III Abd. Kadir mengatakan, ‘’yang pantas menggunakan DT 7 T itu Djuliansi Silondae, sebenarnya persoalan ini mudah hanya satu menit sudah selesai, tinggal bilang saja ini STNK atur dengan baik,’’ujarnya.
Kata dia, seharusnya ada yang ‘’legowo’’ di persoalan tersebut sehingga tidak berlarut-larut seperti saat ini.
Kontributor : Dekri
