Wakatobi, Koran Sultra – Wakil Bupati Wakatobi, Arhawi SE tampaknya tidak mempersoalkan kicauan pasangan politiknya, Hugua dalam sebuah pemberitaan dimedia. Bahkan ia menanggapinya dengan santai.
“Saya cukup sayangkan saja dalam pemberitaan dia (Hugua) menyebut ada elit politik. Nah, saya pikir tidak lah elok untuk mempertentangkan hal itu sebab masyarakat sudah pada pintar untuk menilai baik dan buruknya BOP itu,” ucapnya saat ditemui dirujabnya, kemarin.
Ia mengatakan, adapun elemen lembaga masyarakat yang menolak draf BOP sepatutnya disadari bersama. Bahwa hal itu demi kepentingan masyarakat, dan bukan kepentingan kelompok ataupun individu.
“Sadar tidak sadar, yang dipertentangkan berbagai elemen masyarakat bukan persoalan BOP. Akan tetapi pada persoalan draf pada Perpresnya, yang menurut demonstran sangat merugikan masyarakat. Dan saya pikir itu kritikan membangun untuk kami sebagai pemimpin,” tukasnya.
Sebagai Wabup, tak tahu persis permasalahan BOP. Pasalnya, selain dirinya bukan pada posisi penanggung jawab, juga bukan pada tim kerja pokja tersebut. “Saya juga telah mempelajari apa yang menjadi tuntutan massa aksi demonstran terkait pasal yang dimaksud itu,” ucapnya.
Seolah sepaham dengan pola pikir gerakan masyarakat, dirinya pun menyarankan kepada Kelompok Kerja (Pokja) percepatan BOP untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat secara transpran, tak ada yang ditutupi.
“Saya baca dimedia massa, jika para tim Pokja atau pak Bupati dalam mensosialisasikan BOP tidak membuka seterang-terangnya apa BOP ini dan regulasinya seperti apa. Nah, menurut saya semua tentang BOP itu mestinya dibuka sejelas-jelasnya sehingga dapat ditahu oleh masyarakat banyak, dengan begitu diharapkan kedepan tidak menjadi konflik,” katanya.
Arhawi pun menegaskan bahwa aksi penolakan BOP ini janganlah dikaitkan dengan politik. Apalagi subtansi penolakan massa sangatlah jelas, yakni draf rancangan Perpres BOP.
“Sangat tidak elok jika kita mengartikan yang melakukan penolakan ini adalah kelompok biru (diartikan partai PAN), sementara kelompok merah (diartikan partai PDIP) menerimanya. Itu saya katakan keliru sebab semua orang bisa menelok jika hal itu dianggap tidak menguntungkan masyarakat daerah,” tutupnya menepis pertanyaan media ini.
Kontributor : Surfianto Nehru
