Wakatobi, Koran Sultra – Aksi Damai yang tergabung dalam Lembaga Democration Watch di Kantor DPRD Wakatobi berakhir dengan pembakaran Draf Nol Rancangan Perpres BOP.
Pembakaran draf Perpres tersebut, disaksikan langsung oleh seluruh anggota dewan yang hadir bersama massa yang hadir di halaman Gedung DPRD Wakatobi. Rabu (25/5/2016).
Wakil Ketua Satu DPRD Kabupaten Wakatobi, H.Hamirudin dengan tegas menyatakan, secara pribadi menolak draf rancangan Pepres BOP Wakatobi. Ia menilai draf tersebut tidak sepenuhnya mengarah pada kesejahteraan masyarakat Wakatobi.
“Secara pribadi saya menegaskan bahwa draf Perpres terkait BOP Wakatobi saya tolak. Namun secara kelembagaan kami belum bisa menyatakan sikap karena semua harus melalui prosedur yang benar,” terangnya.
Pihaknya juga pernah menyurati tim Pokja percepatan BOP Wakatobi untuk dimintai klarifikasi Draf yang dimaksud. Tapi hingga sekarang Tim Pokja belum bisa memenuhi panggilan tersebut dikarenakan masih berada di luar daerah.
Sementara itu, menurut Badalan, Draf Perpres BOP tersebut terdapat tiga poin penting yang menjadi dasar dirinya melakukan penolakan.
“Pertama, akan terjadi perampasan tanah milik rakyat maupun tanah adat, adanya pengkudetaan posisi Pemda, dan terakhir akan masuk penjajah baru di tanah Wakatobi,” katanya.
Moane Sabara menuturkan, menginginkan adanya evaluasi kinerja Tim Pokja. Sebab menurutnya sejauh ini belum ada sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat Wakatobi secara keseluruhan.
“Kita harus evaluasi kembali kinerja Tim Pokja BOP daerah, dan bila perlu kita bubarkan saja tim Pokja yang ada saat ini, dan kita bentuk tim pokja yang baru dengan melibatkan semua unsur diantaranya: Unsur kepolisian, TNI serta Kejaksaan, Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, Ketua dan Anggota DPRD, Lembaga Adat serta semua stakeholder yang dianggap perlu dalam tim tersebut,” tutur Moane Sabara.
Untuk diketahui bersama, Peryataan sikap Lembaga Sultra Democration Wacth Pusat Wakatobi yang dibacakan oleh perwakilan aspirasi dihadapan Wakil Rakyat. Mutiara, S.Pdi meminta kepada Bupati Wakatobi untuk sesegramungkin menghentikan upaya-upaya percepatan pembentukan Badan Otorita Pariwisata Wakatobi,
meminta kepada Bupati Wakatobi untuk membubarkan Pokja percepatan pembentukan BOP,
meminta kepada ketua DPRD Wakatobi untuk sesegramungkin mengambil keputusan melalui rapat paripurna terkait penolakan BOP,
meminta kepada Menkomaritim untuk meninjau kembali Draf Rancangan Pepres BOP,
meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk meninjau kembali Draf Rancangan BOP yang sangat merugikan masyarakat Wakatobi, dan dengan tegas kami menolak Badan Otoritas Pariwisata Wakatobi hadir di Kabupaten Wakatobi.
Aksi unjuk rasa damai tersebut dikawal langsung oleh ratusan Polisi yang dipimpin langsung Wakapolres Wakatobi, Kompol Muhadi Walam.
Kontributor : Surfianto Nehru
