Andoolo, Koran sultra – Dalam perjalananya terkait dengan penjaringan seleksi sekretaris daerah (Sekda) Konsel yang berjalan selama ini telah menuai sorotan dari berbagai pihak. Diantaranya lembaga mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi masyarakat dan mahasiswa pemerhati transparansi publik sultra.
Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan kantor Bupati konsel belum lama ini menilai bahwa dalam penjaringan seleksi sekda konsel beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan peraturan menteri pedayagunaan aparatur negara Revormasi Birokrasi (PERMENPAN – RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tertinggi.
” Penjaringan atau tahapan seleksi Sekda kali ini kami menganggap tidak adanya transparansi publik. Harusnya sesuai aturan tiap tahapan itu harus di umumkan secara terbuka,” Ungkap salah satu kordinator lapangan Mardamin.
Di katakan Mardamin, saat berdemonstrasi dihadapan Bupati beberapa waktu lalu, pada pelaksanaan seleksi Sekda di nilainya banyak terdapat kejanggalan didalamnya. Seperti, beberapa nama yang telah masuk dalam tiga besar itu jauh dari syarat dan tahapan.
” Ini ada figur yang belum mengikuti Spamen, kemudian juga ada figur dalam posisi Nonjob, mengapa mereka juga lolos dalam penjaringan tiga besar. Ini sudah jelas ada penyimpangan”,Disampaikanya dihadapan Bupati.
Lanjutnya, Sehingga demikian pihaknya mendesak kepada Bupati Konsel untuk segera mengevaluasi Pansel jabatan Sekda Konsel yang tidak sesuai prosedural itu.
“Kami meminta kepada Bupati untuk segera mencopot Plt. Kepala BKD Konsel, Dra Yuliana, MM. Karena sudah lalai dalam menjalankan ketentuaan yang ada, dan kami harap Bupati harus membentuk Pansel yang baru,” Pintahnya.
Menanggapi hal tersebut dihadapan sejumlah demonstran, Bupati Konsel H. Surunuddin Dangga, ST. M.Si menduga adanya unsur politisasi di dalam aksi tersebut. Mengapa lanjut dia, ia mengaku hingga saat ini dirinya belum mengetahui hasil seleksi Sekda tersebut.
“Saya sendiri belum tau, karena ini belum diumumkan, jadi saya yakin teman-teman adalah titipan sejumlah kandidat yang tidak tercover,” Ungkapnya.
Surunuddin , menambahkan, aksi kali ini harus dikoreksi dulu karena adanya tudingan terhadap pemerintah khususnya di Badan kepegawaian daerah (BKD) yang katanya tidak prosedural.
“Saya rasa ini sudah sesuai prosedur, jika ada tudingan seperti ini perlu kita tau bersama di BKD hanya penghubung, adapun penentuanya berada di pihak pemerintah Provinsi. Karena itu adalah kewenangan mereka,” Tegasnya.
Ia pun berjanji, ketika sudah ada hasil dari Pansel nantinya pihaknya akan mengumumkan siapa-siapa saja yang tertiggi nilainya untuk skala tiga besar.
“Adik-adik mahasiswa saya harap sabar dulu. Kalau memang terbukti ada rekayasa dalam penjaringan kali ini saya sendiri yang akan membatalkan,”Jelasnya sejam sebelum medapat informasi hasil seleksi sekda konsel dari provinsi.
