Lasusua, Koran Sultra – Baru saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta datang ke Sultra mengeledah Rujab dan rumah Dinas Gubernur Sultra Nur Alam dan ditetapkan jadi tersangka, malah sebanyak 123 Kepala Desa di Kolaka Utara bersama istri, malah hura-hura ke Bali diduga menggunakan Dana Desa. Rabu (24/8).
Kepala Desa Porau Kecamatan Ngapa, Arsad yang di hubungi lewat telpon selulernya, Rabu (24/8) mengatakan, hari ini beberapa kepala desa bersama ketua BPD melaukan perjalalan keBali selama tiga hari.
“Saya tidak berangkat karena tujuannya tidak jelas dan hanya menghamburkan uang Desa sementara Kades dibebankan dana Rp. 5 juta / perorangnya ” katanya
Didesa saya, Porau tidak ada yang berangkat karena dana tersebut milik masyarakat untuk pembangunan Desa bukan untuk dipakai hura-hura ke Bali. Sementara saat ini lagi pengawasan jembatan bersama camat yang lagi melakukan pemeriksaan fisik pembangunan Jembatan.
Hal senada yang diungkapkan Kepala Desa Kaseemeto Kecamatan Pakue, Rusda menceritakan, kades tidak perlu ikut karena yang diundang untuk studi banding hanya Ketua BPD saja.
“Banyak Kades yang tidak ikut antaranya, Desa Porau, Beringin, Kasemeeto, Kondara karena sementara ada kegiatan lain didesanya” ungkapnya.
Sekertaris BPMD Kolut Suardi yang ditemui dikantornya Rabu (24/8), membenarkan pemberangkatan Ke Bali dengan tujuan Studi banding selama tiga hari.
“ Yang diundang studi banding Ketua BPD seKolut, bukan Kepala Desa” katanya
Informasi yang dihimpun Koran sultra, pengumpulan dana untuk pemberangkatan keBali, di serahkan kepada Kabid ketahanan Idrus dan staff BPMD Asrul Yamin.
