Kabag Humas Pemda Muna Amiruddin Ako. Spd. Msi
Kabag Humas Pemda Muna Amiruddin Ako. Spd. Msi

RAHA, KORAN SULTRA-Menanggapi pernyataan Pj. Bupati Muna Barat (Mubar), DR. Rony Yakob La Ute yang diterbitkan pada beberapa media cetak lokal, terkait penarikan beberapa Kendaraan Dinas (Randis) milik Pemkab Muna di Mubar akhirnya di klarivikasi.

Pihak pemkab Muna melalui Bagian Humas dan protokoler Muna menyampaikan, penarikan sejumlah Randis oleh pemkab Muna di Mubar tersebut, itu merupakan upaya Pemkab Muna dalam penataan dan Pendataan ulang seluruh asset Pemkab Muna. Hal tersebut didasari laporan hasil pemerikasaan BPK Provinsi Sultra nomor 45/LHP/IX-KDR/12/2016.

Dalam LHP BPK itu, kata Kabag Humas ini menjelaskan bahwasanya, terdapat asset Pemkab Muna berupa kendaraan dinas roda dua yang kini dikuasai oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah pensiun/keluarga pensiunan, PNS yang telah pindah di Kabupaten Muna Barat dan kendaraan yang dibawa oleh PNS yang telah dimutasi ke SKPD lain.

Untuk itu, merujuk Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 12 ayat (3) poin a – j), serta rekomendasi BPK Provinsi.

Maka Pemkab Muna perlu melakukan penertiban terhadap sejumlah kendaraan dinas baik yang berada di Kabupaten Muna maupun yang berada di Kabupaten Muna Barat.

Meskipun ada beberapa randis yang telah dimutasi di Kabupaten Mubar berupa, Mobil Ambulance Puskesmas, randis Camat, serta kendaraan randis yang telah dimutasi lainnya ke Mubar, pihak Pemkab Muna tetap melakukan berbagai upaya untuk dapat menertibkan kendaraan dinas yang dimaksud.

Hal ini dilakukan mengingat, kendaraan dinas tersebut sangat berpengaruh terhadap neraca keuangan pemkab Muna. Selain itu, upaya penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mencapai target pencapaian pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang saat ini lagi digagas oleh Pemerintah Kabupaten Muna.

”Jika Pemkab Mubar tetap ingin menggunakan fasilitas tersebut, setidaknya ada komunikasi yang terbangun antar kedua pemerintah tersebut sehingga tidak mengganggu stabilitas neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Muna sebagai pemilik aset,” ujar Humas Pemkab Muna.

Sementara itu pernyataan PJ. Bupati Mubar yang mengatakan tindakan Pemkab Muna tersebut disinyalir mirip tindakan yahudi dianggap tidak beralasan dan cenderung emosional.

Justru pernyataan PJ Bupati Mubar ini dianggap sebagai pribadi, bukan pernyataan yang sifatnya mewakili Pemkab Mubar sebagai institusi negara.

IKLAN KPU

”Kami berkeyakinan bahwa beliau telah mendapatkan informasi yang salah dan informasi yang diberikan kepada beliau tersebut cenderung provokatif sehingga memicu kegeraman dan lahirlah bahasa yang provokatif itu. Bahasa mirip tindakan yahudi seharusnya tidak perlu dikeluarkan mengingat hubungan secara personal antara Bupati Muna dan Bupati Muna Barat selama ini terbangun dengan baik. Jika bapak Pj. Bupati Muna Barat tidak setuju dengan langkah aparat Pemkab Muna seharusnya ditempuh dengan cara – cara yang elegan dan bersahaja yakni melalui komunikasi baik itu melalui komunikasi elektronik ataupun komunikasi lainnya, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan mengganggu hubungan baik yang telah berjalan baik selama ini,” ujarnya.

Kata dia, upaya penertiban dimaksud sebagaimana disampaikan oleh Pj. Bupati Muna Barat pada beberapa media lokal dianggap bernuansa politik, maka hal tersebut tidaklah benar, Pemerintah Kabupaten Muna melakukan penertiban dimaksud karena deadline waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti temuan BPK adalah per 31 Januari 2017, sehingga tidak mungkin untuk menunggu selesainya pelaksanaan PIlkada Kabupaten Muna Barat.

Pemerintah Kabupaten Muna berkomitmen untuk menjaga ketertiban, kenyamanan dan keamanan pelaksanaan Pilkada Muna Barat akan tetapi pada sisi yang lain pemerintah Kabupaten Muna juga berkomitmen untuk patuh terhadap rekomendasi BPK RI. Oleh karena itu, upaya penertiban terhadap sejumlah kendaraan dinas yang berada di Kabupaten Muna Barat sama sekali tidak ada kaitannya dengan perhelatan politik Pilkada, sekali lagi tidak ada kaitannya dengan perhelatan politik Pilkada Muna Barat.

Bahwa akibat penarikan tersebut pelayanan kesehatan menjadi terganggu, maka sebaiknya Pemerintah Kabupaten Muna Barat melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Muna agar terdapat status yang jelas atas kendaraan- kendaraan tersebut sebagaiman tertuang dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, sekaligus dapat menjawab rekomendasi BPK atas status kendaraan dinas dimaksud.

Penolakan oleh sebagian aparat PNS Kabupaten Muna Barat yang menguasai kendaraan dinas dimaksud tidak boleh “menyandera” pemerintah Kabupaten Muna dalam menindaklanjuti LHP BPK RI.

”Kami berkeyakinan bahwa hubungan baik sebagai ibu dan anak antara Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat, sekaligus hubungan baik secara personal antara Bapak DR. Rony Yakob La Ute dan Bapak LM. Rusman Emba,ST senantiasa dapat terjaga melalui pemberian informasi yang benar dan akurat serta menjauhi memberikan informasi yang dapat mengganggu keharmonisan kedua kader terbaik Kabupaten Muna tersebut,” beber Amiruddin.

Kontributor : Bensar
Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here