RAHA, KORAN SULTRA- Rupanya kehadiran para Kepala Desa (Kades) di Kejaksaan Negeri (Kajari), Muna belum berakhir. Kasus yang menjerat 21 Kades di Muna Barat (Mubar) ini, masih dalam tahapan pemeriksaan. Selain masih ada beberapa kades yang mangkir dari panggilan, kejaksaan juga masih mengumpulkan sejumlah bukti-bukti dan data.
Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan Muna, La Ode Sofyan SH mengatakan, meski sudah ada 21 kades yang hadir dalam pemeriksaan, bukan berarti kasus yang menjerat mereka selesai. Sebab, selain masih ada beberapa Kades yang tidak hadir dalam panggilan itu, pihak kejaksaan juga masih dalam tahap pengumpulan data.
“Yang jelasnya itu belum berahir, dan kami nantinya melakukan pemeriksaan secara detail,” ujar La Ode Sofyan, Kamis (9/2).
Kata dia, pemeriksaan sejumlah kades itu, berdasarkan laporan awal dari masyarakat terkait kasus penyimpangan anggaran dana desa.
”Pemeriksaannya itu, terkait dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2015 lalu, dengan total kerugian negara mencapai puluhan juta rupiah. Para kades tersebut disinyalir melakukan penyimpangan anggaran dana desa, dengan cara mengurangi volume pekerjaan dan melakukan mark up,” katanya.
Dalam pemeriksaan diruangan Kasi Intel Kejaksaan itu, nampak sejumlah kades didampingi kepala BPMD Mubar Laskar Gombilo.
Kepala BPMD Mubar Laskar Gombilo mengatakan, kehadiran sejumlah kades di Kajari merupakan klarifikasi terkait isu-isu mark up, dan kekuranga volume pekerjaan seperti pemberitaan disejumlah media massa.
“Laporanya memang sudah masuk di ruang intel kejaksaan. Untuk hasil lanjutannya nanti kita lihat,” katanya.
