LAWORO, KORANSULTRA.COM – Sejumlah warga Desa Nihi, Kecamatan Sawergadi, Kabupaten Muna Barat (Mubar), yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Kreatif Desa Nihi (IPKDN) menggelar aksi demo di kantor Inspektorat, Selasa (5/9). Aksi ini digelar untuk meminta pihak Inspektorat agar memeriksa Plt Kades Nihi Laode Mustakim, terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari tahun 2016 hingga 2017.
Selain itu, massa juga meminta Inspektorat Mubar, untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan yang dilakukan di Desa Nihi saat ini, dan menyampaikan hasil pemeriksaan.
Selanjutnya meminta kepada pihak DPRD Muna Barat untuk mengundang secara kelembagaan kepada pihak- pihak terkait untuk melakukan rapat dengar pendapat.
Usai orasi, sejumlah perwakilan massa aksi langsung diundang masuk di dalam Kantor Inspektorat untuk melakukan dialog. Dikempatan itu, La Nsumala, selaku perwakilan Inspektorat menyampaikan jika pihaknya sangat merespon yang menjadi tuntutan massa aksi.
“Kami respon tuntutan masaa akasi. Namun kami meminta temuan atau keganjalan tersebut dituang dalam bentuk data. Ini demi Mubar yang Kita cintai,” katanya.
Usai melakukan dialog dengan pihak Inspektorat, setelah itu massa aksi bergerak menuju Kantor DPRD Mubar. Setelah tiba di kantor DPRD, massa aksi langsung diarahkan masuk ruang sidang DPRD untuk berdialog. Saat itu, massa aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muna Barat, Munarti, bersama Wakil Ketua DPRD Mubar, Uking Djasa, dan sejumlah Anggota legislative (Aleg) lainnya.
Kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Mubar, Uking Djasa, menyampaikan bahwa terkait segala tuntutan massa aksi (IPKDN), pihaknya (DPRD) terlebih dahulu akan melakukan evaluasi, kemudian melakukan tindak lanjut.
Usai melakukan dialog (menyampaikan tuntutan) dengan pihak DPRD Mubar, selanjutnya massa aksi bubar, dan meninggalkan tempat.
Kapolsek Lawa, IPTU Ponjo Andri Direjo mengemukakan, kegiatan unjuk rasa (demo) yang mengatasnamakan IPKDN itu, berlangsung aman, damai, dan suasana kondusif.
Sementara Plt. Kepala Desa Nihi, Laode Mustakim S.Pd, dikonfirmasi Koran Sultra melalui telepon, pihaknya membantah yang menjadi tudingan (tuntutan) massa aksi, terkait transparansi pengelolaan ADD- DD di di Desa Nihi tahun 2017. “Itu haya tudingan miring yang disampaikan sekelompok orang. Pengelolaan ADD maupun DD transparan skali kepada seluruh masyarakat. Ini hanya masalah sekelompok orang yang tidak puas. Ada muatan dari pihak lain,” pungkasnya.
