Merauke, Koransultra.com – Masyarakat Adat Suku Marind Inbuti dari tiga kampung yaitu Yobar, Kayakai, dan Spadem Kabupaten Merauke melalui penasehat hukumnya Nasir menuntut ganti rugi tanah adat yang digunakan dalam pembangunan Bandara Mopah Merauke kepada pemerintah Republik Indonesia tepatnya pada kementerian Perhubungan.

Kepada media Nasir Menuturkan, “Bahwa persoalan pembayaran ganti rugi lahan seluas 60 hektare sebenarnya sudah di janjikan akan dibayar sejak Kementerian Perhubungan di pimpinan oleh Ignatius Jonan namun sampai Bandara Mopah Merauke beroperasi janji tersebut tidak juga terealisasi”.

Dalam kesempatannya, penasehat hukum masyarakat adat Nasir pada kamis (14/3/2019) bertemu Ali Moctar Ngabalin Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden untuk menyampaikan tuntutan pembayaran Ganti Rugi Tanah Bandara Mopah Merauke.

Dalam pertemuannya Nasir menyampaikan kronologis singkat terkait tanah masyarakat adat yang digunakan pemerintah untuk pembangunan Bandara Mopah sampai persoalan ganti rugi yang sampai saat ini belum juga terealisasi.

Diketahui, Tanah seluas 60 hektar dituntut dengan besaran 840 milyar dengan harga per meter 1.4 juta rupiah. Pemerintah diminta segera membayarkan ganti rugi tersebut kepada Masyarakat Adat Suku Marind Inbuti.

“Masyarakat Adat Suku Marind Inbuti melalui pengacaranya menyampaikan kepada Ali Mochtar Ngabalin agar dapat dipertemukan dengan Presiden Jokowi dan Menteri Perhubungan di Jakarta”, Tandasnya.

Kontributor: Muhlis

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here