Ilustrasi

Kolaka, Koransultra.com – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesi (Kemendagri) melalui surat Nomor : X.700/04/SJ, meminta kepada Gubernur Sultra Ali Mazi, untuk memerintahkan Kepala Inspektorat Sultra agar melakukan pemeriksaan khusus kepada tiga oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kolaka.

Pemeriksaan tersebut, terkait dugaan pungutan dari pemilik Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) Operasi Produksi ( OP ) bongkar/muat dan kunjungan kapal dalam kawasan dermaga khusus ( DUKS ) terminal khusus di Kolaka tahun 2011, yang diterima langsung maupun masuk kerekening perorangan sebesar Rp509.689.000.

Dalam surat kementerian Dalam Negeri dengan jelas menyebutkan ketiga oknum ASN tersebut yakni RA mengambil pungutan sebesar Rp 359.939.000, sedangkan TD sebesar Rp 97.550.000, sementara LM sebesar Rp 52.200.000.

Mencuatnya pungutan tersebut berdasarkan hasil laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Inspektorat Khusus, Inspektorat Jendral atas surat pengaduan PT. Bola Dunia Mandiri ( PT.BDM ) dan PT. Dharma Rosadi Internasional ( PT. DRI ), terkait pungutan yang dilakukan oleh ketiga oknum ASN tersebut, dari 26 januari hingga 23 september 2011.

Sementara itu Kepala Bagian Humas Pemkab Kolaka, Amri Djamaluddin, saat ditemui pada rapat Koordinasi Insan Pers, Rabu (31/7/19) mengatakan, adanya keterlibatan tiga oknum ASN Pemkab Kolaka terkait dana yang masuk kerekening pribadi dari sejumlah pengusaha tambang yang berasal dari pungutan IUP OP dan pungutan dalam dermaga khusus di Kabupaten Kolaka, merupakan tindakan personal, yang mereka pertanggunjawabkan masing – masing.

Kontributor : Andi Hendra

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here