Unaaha,Koransultra.com – Pemerintah Daerah (PEMDA) Konawe, terus melakukan upaya dalam menggalakan pemberantasan pungutan liar (pungli).

Terhitung sejak 2019, pemerintah Konawe berkolaborasi dengan pihak kepolisian membentuk Unit Pemberantasan Pungli (UPP) membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan pungli di Konawe guna memaksimalkan pencegahan praktik-praktik korup di pemerintahan setempat. Satgas tersebut diketuai oleh Wakapolres Konawe sementara pada Pembinaan UPP tersebut dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sultra.

Auditor Kepolisian Madya Tingkat Tiga Itwasda Polda Sultra Kombespol Bambang Thahjo Bawono, mengatakan, UPP telah dibentuk di 13 kabupaten/kota se-Sultra selain Koltim, Kolaka, Kolut dan Wakatobi. UPP itu sendiri terdiri dari empat kelompok kerja (pokja), yakni intelijen, pencegahan, penindakan dan pokja yustisi. Dirinya mengajak UPP di masing-masing daerah dapat memaksimalkan setiap upaya peningkatan pelayanan publik sehingga masyarakat tidak terkontaminasi dengan praktik pungutan liar.

“Ini yang harus kita sosialisasikan secara baik kepada masyarakat. Saya kira kalau peran masyarakat sudah aktif, praktik pungli itu akan hilang dengan sendirinya,” ujar Kombespol Bambang Thahjo Bawono, saat giat sosialisasi pemberantasan pungli di kantor Wekoila, kemarin.

Kombes Bambang menuturkan, maksimalisasi UPP sangat penting kaitannya bagi daerah yang ingin mendapatkan predikat kota bebas pungli. Yang mana, ada lima parameter penilaian kota bebas pungli. Lima parameter itu mencakup sumber daya manusia, operasional, sarana & prasarana, pengangguran, serta inovasi pendukung terciptanya kota bebas pungli.

“Mekanisme pengaduan masyarakat khusus pungutan liar dapat dilakukan secara langsung di sekretariat UPP masing-masing kabupaten/kota se-Sultra,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe Ferdinand Sapan, mendukung sinergi pemkab dan kepolisian dalam memberantas pungli di Konawe. Apalagi, pembentukan UPP tersebut selaras dengan upaya pemkab mewujudkan good government dan clean government. Menurut Ferdinand Sapan, pungli dapat merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Makanya, perlu adanya upaya pemberantasan pungli secara tegas, efektif dan efisien, serta mampu menimbulkan efek jera.

“Dampak pungli itu diantaranya merusaknya tatanan bermasyarakat. Pungli juga menghambat jalannya pembangunan, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menurun,” beber mantan Kepala BPKAD Konawe itu.

Ferdinand Sapan menyebut, upaya pencegahan dan pemberantasan pungli dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Diantaranya, meningkatkan pelayanan publik dengan cara memangkas jalur birokrasi, serta mengedukasi masyarakat untuk tidak memberi “uang pelicin” kepada pegawai yang bertugas melayani pengurusan.

“Pencegahan pungli juga bisa dengan meningkatkan kontrol dari atasan langsung. Termasuk, inspeksi berkala dari atasan,” tandas Ferdinand Sapan.

Laporan : Nasruddin

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here