Konawe, Koransultra.com – Sejumlah media online dalam pemberitaannya menyebut bahwa ribuan tenaga honorer aktif di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam waktu dekat bakal menggelar aksi unjuk rasa besar besaran, dilansir bahwa aksi ini bentuk kekecewaan atas belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Menanggapi hal tersebut, salah satu aktivis di Konawe, Muhammad Hajar dalam akun media sosialnya (Baca: Medsos) yang diberi caption “Kasian……..Bupati Konawe Bermandikan Warisan Masa Lalu”, meminta agar Pemerintah Kabupaten Konawe menimbang lebih jauh terhadap dampak dari tuntuan para P3K ini, “Saya meminta kepada bapak bupati konawe untuk tidak melakukan hal hal yang bisa merugikan pemeritahan bapak, dengan adanya desakan ini bapak saya meminta kepada bapak untuk tidak menerbitkan SK tersebut karena beban anggaran yang akan timbul luar biasa 4 ribu orang pak,” ungkap Muhammad Hajar, pada Minggu 30/11/2025.
“Itukan kesalahan masa lalu pak bupati, kesalahan ini kebetulan sisa sisanya masih ada didalam pemerintahannya bapak yang disebut Panselda, silahkan pak bupati memerintahkan itu Panselda untuk menyelesaikan permasalahan ini jangan perbuatan masa lalu pak bupati mau dibebankan akibatnya apa pak bupati yang akan kena, yang saya bilang tadi ada beberapa faktor resiko, resiko hukum, administrasi dan resiko keuangan,” bebernya dalam Postingan yang sudah dibagikan hingga 80 an kali serta puluhan komentar didalamnnya.
Hajar mengatakan dirinya menanggapi rencana teman teman P3K Paruh Waktu yang akan melakukan aksi unjuk rasa besar besaran meski sedikit Kontroversi, tambahnya. “Maksud dan tujuan untuk meminta atau yang saya baca isi berita untuk memaksa bupati konawe menerbitkan SK, kurang lebih 4000 P3K paruh waktu, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan” tuturnya.
“Yang pertama kalau boleh saya sarankan kepada teman teman tidak usah lakukan demo tersebut karena apa, saya berkeyakinan tidak akan berhasil bahkan ini akan beresiko apabila ada penyusup penyusup yang bisa saja mengacaukan situasi dan teman teman yang akan jadi korban
itu yang pertama, yang kedua saya yakin dan percaya bupati konawe tidak akan mungkin mengambil resiko menerbitkan surat keputusan dan menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pemerintahan masa lalu atau sebelumnya
pak yusran akbar inikan datang hanya langsung bermandikan masalah P3K,” beber Hajar.
Dikatakannya, sependek yang diketahuinya tidak ada program dari Bupati dan Wakil Bupati Konawe terpilih untuk pengusulan P3K, sambungnya. “Jadi untuk sekedar diketahui bahwa usulan P3K itu sudah ada jauh sebelum Yusran Akbar jadi Bupati, selanjutnya didalam hal penerbitan SK itu terdapat beberapa konsekuensi pertama konsekuensi anggaran sudah pasti gaji, kemudian konsekuensi administrasi adanya potensi dugaan mall administrasi kemudian yang ketiga potensi hukum disini akan terjadi suatu peristiwa atau pelanggaran pelanggaran hukum bisa saja mengarah ke (dugaan) pemalsuan dokumen,” ungkapnya.
“Saya sarankan untuk P3K paruh waktu yang masih kurang lebih 4 ribu orang untuk membentuk atau memaksimalkan forum yang sudah ada untuk membangun komunikasi dengan pemerintah, karena setau saya pemkab konawe dalam hal ini bapak bupati sementara berjuang di BKN mencari solusi terhadap sisa tenaga honorer paruh waktu untuk dicarikan solusinya bagaimana caranya pemkab konawe mendapatkan kuota tambahan P3K ini sependek yang saya tau yah,
karena sekai lagi yang saya sampaikan bupati konawe tidak akan mungkin mau menanggung akibat dari perbuatan pemeritahan sebelumnya,” jelas Hajar.
Diakhir postingannya, Muhammad Hajar kembali meminta agar ditinjau lebih jauh soal P3K paruh waktu ini, “jadi saya minta kepada pak Bupati Yusran Akbar dan Pak Wakil Bupati Syamsul Ibrahim untuk tidak memenuhi tuntutan menerbitkan surat keputusan terkait dengan pengadaan P3K paruh waktu, ini rawan, rawan politik, rawan hukum jadi mohon maaf pak bupati saya hanya mengingatkan adapun itu kalau ada pertimbangan lain dari panselda karena mereka itu adalah orang orang cerdas yah terserah, saya kembalikan kepada bapak bupati , tapi saya himbau kepada kita semua utamanya teman teman P3K ayo bangun komunikasi dengan pak bupati, karena pak bupati dengan niat tulus saya lihat sementara berjuang mencarikan solusi teman teman,” Pungkasnya.
Laporan: Andriansyah Siregar
