Wakatobi, Koran Sultra – Pertemuan tiga lembaga dunia yakni Coral Triangle Initiave (CTI), Local Government Network (LGN) dan Unesco serta Aswindo dalam rangka membahas Cagar Bisofer Dunia di Kabupaten Wakatobi beberapa waktu lalu melehirkan beberapa kesepakatan.
Kesepakatan yang terangkum dalam deklarasi Wakatobi itu terdiri dari perwakilan pemerintah daerah di cagar biosfer, Komite Nasional MAB Indonesia Program-LIPI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MoEF) dan lembaga-lembaga swasta. Kemudian, perwakilan dari kota dan pemerintah daerah di negara-negara Coral Triangle, organisasi dan asosiasi pemerintah daerah. Serta wakil pemerintah daerah dan sektor swasta dalam wisata bahari.
Deklarasi Wakatobi tersebut, berisikan setuju untuk membangun kemitraan antara anggota yang terlibat dalam jaringan masing-masing dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota dan efektifitas dalam melaksanakan program-program pembangunan berkelanjutan di tingkat pemerintah daerah. Untuk tujuan maka seluruh peserta sepakat untuk membuat Wakatobi deklarasi.
Deklarasi Wakatobi yang terangkum dalam Program MAB-UNESCO, ada beberapa hal penting digaris bawahi tentang peran penting pemerintah daerah yang harus ditingkatkan. Sedangkan CTI – CFF, yakni menuju pemerintah daerah maritime efektif dan kemandirian untuk melaksanakan CTI CFF.
Dalam hasil deklarasi Wakatobi yang dirilis itu juga, Wakatobi Komunike Bersama dari 2.011 Walikota Round Table, mengungkapkan visi yakni Pada tahun 2016, dimana masing-masing daerah memiliki sumber daya, inovatif, informasi, dan efektifnya pemerintah daerah berkolaborasi, berbagi informasi, pengalaman dan keahlian, dan advokasi kebijakan untuk mencapai tujuan dari inisiatif Coral Triangle pada Terumbu karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan.
Dari hasil pertemuan sebelumnya di Alotao, Milne Bay, Papua Nugini pada 25-27 Maret 2015 dimana dittindak lanjuti pada pertemuan Komite Eksekutif Pertama CTI CFF LGN, 27 Agustus 2015 di Nusa Dua Bali. Maka dalam deklarasi Wakatobi itu juga melahirkan beberapa kesepakatan.
Diantara, memperhatikan dialog dan diskusi antara para pemimpin lokal dan mitra pendukung untuk berbagi pengalaman praktis, pelajaran dan pendekatan strategis dalam berkelanjutan mengelola sumber daya kelautan termasuk konservasi berbasis masyarakat, pemerintahan laut, dalam melakukan atau menerapkan public private partnership di tengah tantangan lingkungan laut termasuk adaptasi perubahan iklim dan mitigasi dan IUU.
Selain itu juga, perwakilan dari kota dan pemerintah daerah di negara-negara Coral Triangle, organisasi dan asosiasi pemerintah daerah dengan dukungan dari mitra kunci kami, berpartisipasi di First Coral Triangle Conference Pemerintah Daerah dan CTI-CFF Maritime Pemerintah Daerah Jaringan General Assembly 2016 telah berkumpul dari 2 sampai 4 Juni 2016 di Kabupaten Wakatobi, Indonesia dan mengambil kesempatan ini untuk menegaskan kembali prinsip-prinsip kunci yang akan memandu kolaborasi berisikan.
Yakni, pemerintah daerah memiliki peran sentral dan strategis dalam program lokal membentuk untuk menyelaraskan dengan tujuan dan target CTI CFF. Pentingnya kelestarian sumber daya yang sehat kelautan untuk mendukung manfaat berkelanjutan bagi masyarakat kita dan generasi setelah. Tersebut akan membutuhkan pemahaman penuh dan komitmen yang kuat dari semua pemimpin pemerintah daerah untuk selalu memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam program mereka dan interkoneksi daerah sekitarnya.
Lalu, pentingnya kapasitas pemerintah daerah maritim di semua tingkatan kunci untuk menggabungkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam program. Berdasarkan kesepakatan itu disadari bahwa kebutuhan untuk memobilisasi sumber daya dan dukungan dari mitra potensial. Pentingnya untuk menegaskan kembali komitmen untuk mewujudkan roadmap “Menuju Pemerintah Daerah Maritim Efektif dan Kemandirian untuk melaksanakan CTI CFF RPOA dan NPOAs pada 2019.”
Kontributor : Surfianto Nehru
