Unaaha, Koran Sultra – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)Laporan Laporan Keuangan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2016, diserahkan secara langsung oleh pemerintah daerah kabupaten Konawe kepada DPRD kabupaten Konawe, selasa (11/07) bertempat diaula DPRD.
LKPD tersebut memuat tentang mekanisme pencapaian dan penganggaran, penyelenggaraan, pelayanan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggaran.
Bupati kabupati Kery Saiful Konggoasa,dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, H. Ridwan Lamaroa mengatakan, LKPD merupakan hasil penjabaran dari implementasi pelaksanaan kegiatan dan penganggaran pemerintah, serta hasil pengawasan DPRD yang di dalamnya juga terdapat laporan perbaikan dari hasil pemeriksaan BPK RI. “Ini merupakan hasil akumulasi laporan kinerja SKPD, yang disampaikan kepada dewan, enam bulan sebelum tahun anggaran berakhir,” ujarnya.
Dalam LPKD tersebut semuanya sudah termuat informasi tentang gambaran mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas serta pencapaian kinerja. “Masing-masing pendapatan daerah realisasinya 95,22 persen yakni Rp 1, 1 triliun dari jumlah yang dianggarkan Rp. 1, 2 triliun. Kemudian realisasi belanja daerah 80,44 persen yaitu Rp 1, 1 triliun dari jumlah yang dianggarkan Rp 1,4 triliun, serta realisasi pembiayaan daerah hanya Rp 51 miliar dari penganggaran Rp 244 miliar,” ulasnya.
Ridwan melanjutkan bahwa dengan adanya transparansi pengelolaan anggaran-anggaran tersebut sehingga dalam rentang dua tahun yakni pada tahun anggaran 2015 serta tahun anggaran 1016 pemerintah daerah kabupaten Konawe meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Peraihan predikat tersebut menunjukkan semakin membaiknya sistem pengelolaan keuangan di Konawe.akan tetapi masih ada beberapa catatan perbaikan dalam kualitas LKPD, seperti penyelesaian administrasi aset di Konawe Kepulauan (Konkep), pengurusan barang dan kuasa SKPD, dan di LKPD ini sudah dapat diperbaiki. “Tentu ini dapat terwujud atas kerjasama yang baik dengan DPRD dan stakeholder yang lain,” ungkapnya.
Mantan kadis pendidikan juga berharap komunikasi antar lintas lembaga tersebut bisa terus berjalan kondusif, supaya dapat bermuara terhadap peningkatan pelayanan prima. “WTP bukan tujuan akhir kita. Saya mengimbau para SKPD-SKPD untuk tetap bekerja maksimal agar pencapaian target bisa terealisasi dengan baik, sebab masih banyak program yang harus dikerjakan yakni menutup devisit anggaran tahun berjalan serta meningkatkan penghasilan PAD untuk menutup pokok bunga selama lima tahun atas pinjaman pembangunan RSUD Unaaha,” tutupnya.
