Jadi Tenaga Sukarela, 778 Perawat di Muna Tak Punya Gaji ?


Raha, Koran Sultra – Sebanyak 778 orang Perawat yang mengabdi di Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara belum memiliki Honor alias mengabdi secara sukarela, hal ini terungkap Sabtu ( 12/8) di Galampano dalam acara musda DPD PNII Kabupaten Muna tahun 2017.

Ketua DPD PPNI Kabupaten Muna, berjanji kedepannya hal ini akan diperjuangkan ” kita akan perjuangkan agar hak hak perawat mendapat pengakuan dari pemerintah daerah,” ujar La Ode Baladin Ketua DPD PNII Muna, Sabtu ( 12/8) di Galampano dalam acara musda DPD PNII Kabupaten Muna tahun 2017.

Kata La Ode Baladin, dalam musda PPNI setiap 5 tahun digelar, selain menyusun program startegis tentang hak tugas, tenaga perawat, kita juga akan memilih Ketua DPD PMII yang baru.

“bayangkan tenaga perawat kita bekerja digaji dibawah UMR, bahkan mayoritas tidak digaji sama sekali atau sukarela. Kita akan perjuangkan agar hak hak perawat agar mendapat pengakuan dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPW PMII Sultra Heriyanto mengatakan kegiatan Musda DPD PPNI ini wajib digelar setiap 5 tahun sekali yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengurus lama.

” Kita akan advokasi masalah ini baik ke Bupati Muna dan DPRD Muna agar menghilangkan praktek kerja sukarela. Menurut kami praktek kerja seperti ini sama dengan bentuk perbudakan,” kata Heriyanto
menghadiri Musda DPD PPNI Muna.

Ditempat terpisah Bupati Muna LM Rusman Emba ST saat membuka musda DPD PPNI Kabupaten Muna mengapresiasi program program yang disampaikan DPD PPNI Kabupaten Muna.

Bahkan Bupati Muna ini meminta agar PPNI Kabupaten Muna dapat menjadi sebuah organisasi yang maju dan terus memperjuangkan hak hak perawat.

” Saya harap organisasi ini menjadi organisasi yang maju. Terkait masalah hak hak perawat, memang harus dikomunikasikan dengan pemerintah daerah. APBD kita minim, namun demikian dapat kita komunikasikan melalui kebijakan lainnya,” ujar mantan ketua DPRD Prov-Sultra ini.

Bupati Muna berpesan dalam Musda DPD PPNI ini agar dapat memilih pemimpin yang bisa mengayomi PPNI untuk maju.

“Jangan memilih pemimpin karena suka atau tidak suka atau karena emosi, “tegasnya mantan aggota DPD RI.

Kontributo :Bensar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *