Raha, Koran Sultra – Puluhan masyarakat yang terkena dampak dari pekerjaan Jalan Poros Raha – Lakapera berunjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa 29/08.
Warga ini menuntut agar Pemprov Sultra menyelesaikan pekerjaan jalan Poros Raha – lakapera dimana warga setempat terkena imbas dari proyek jalan ini yang sudah bertahun – tahun lamanya tak kunjung selesai, Rumah – rumah warga sampai beratapkan debu dan tentu saja gangguan kesehatan atas debu yang beterbangan ini menjadi salah satu kekhawatiran tersendiri bagi warga yang bermukim disana.
Para pengunjuk rasa bahkan mengancam akan memblokir akses jalan ini jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Saat menyampaikan aspirasinya di gedung DPRD Muna, Demonstran meminta agar pengaspalan Jalan ini dapat dilakukan pasca Perubahan Anggran APBD 2017 mendatang.
“ Kami minta agar DPRD Muna menyampaikan kepada pihak Provinsi agar segera merealisasikan pekerjaan pengaspalan ini” Ujar Idrus Patatikenda selaku Koordinator Lapangan Aksi Demo di hadapan Anggota DPRD Muna.
“ Jika tidak ada realisasi kami akan memblokir jalan ini” ancam pengunjuk rasa.
Menurut para pengunjuk rasa sudah 20 tahun lamanya pekerjaan jalan ini belum rampung dikerjakan, dan kini kondisi jalannya sudah rusak sehingga menggangu warga setempat “ Cukup lama, sudah 20 tahun lebih jalan tersebut tidak diaspal adapun diaspal hanya separuh bahkan penegerasan sudah hancur dan menimbulkan debu, ” sesalnya.
Aspirasi masyarakat ini diterima langsung Wakil Ketua I DPRD Muna, La Ode Dyrun dimana saat itu hadir pula Wakil Bupati Muna, Malik Ditu.
Menurut Wakil Bupati Muna, aspirasi masyarakat ini akan disampaikan kepada Gubernur Sultra, “ meski adanya keterbatasan anggaran namun kami tetap akan mengajukan, dan Aspirasi Masyarakat hari ini akan kami laporkan saat kami bertemu dengan bapak Gubernur” kata Malik Ditu.
Ditempat yang sama, Anggota DPR Muna Awaluddin SP pada pengunjuk rasa mengatakan bahwa hal tersebut juga bagian dari tanggung jawab mereka, “ Apa yang telah disampaikan segera kami mengambil langkah untuk berkordinasi dengan pihak Provinsi,”janjinya.
