Kendari, Koran Sultra – Puluhan Massa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Kompak) Sulawesi Tenggara melakukan Aksi orasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, baru – baru ini.
Pengunjuk rasa ini mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara agar segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala BPMD Kabupaten Kolaka dengan terkait kebijakan yang telah telah dikeluarkannya yakni diduga mewajibkan seluruh Kepala Desa se Kabupaten Kolaka untuk mengeluarkan Anggaran Sebesar 10 juta setiap perdesa ditahun 2016 kemarin dan sementara masih berkelanjutan lagi pada tahun 2017 ini, bahkan menurut koordinator aksi demo ini anggaranya malah dinaikkan lagi menjadi 20 juta rupiah perdesanya.
Agam Sajir (Koordinator Orasi) dalam orasinya mengatakan semua Desa yang ada di Kabupaten Kolaka di wajibkan Oleh Kepala Dinas BPMD Kolaka untuk menyetor anggaran tersebut “ Dengan alasan untuk pengadaan Pupuk Bioboost, namun akan tetapi faktanya di lapangan hampir semua tidak tersalurkan” bebernya.
“ Dan kuat dugaan bahwa ada Intervensi yang dilakukan oleh pemangku jabatan untuk melancarkan Pungutan ini di karenakan hal ini langsung menggandeng PT K-LINK sebagai Penyalur pengadaan Pupuk” ungkapnya.
Hal ini menurut Agam tidak sesuai dengan mekanisme regulasinya “ Padahal jika kita mengacu pada mekanisme proyek pengadaan dengan anggaran sebesar ini maka tentunya harus melalui mekanisme tender ada” katanya.
