Unaaha, Koran Sultra – Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Konawe menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara, rabu (14/02).
Deklarasi yang dilaksanakan disalah satu hotel di Unaaha tersebut dihadiri oleh Kapolres Konawe,Perwira Penghubung,Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati,para tim LO serta melibatkan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA).
Dalam sambutannya Ketua Panwaskab Konawe,Sapda mengatakan bahwa tantangan proses demokrasi dikabupaten konawe semakin lama semakin dinamis,” tantangan tersebut semua bisa datang dari berbagai pihak dan ini bisa memungkinkan mempengaruhi kualitas pelaksanaan Pilkada yang berintegritas”. Katanya.
Oleh karena itu dirinya mengatakan Bawaslu memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memastikan integritas pilkada dengan cara mengajak semua pihak untuk terlibat menciptakan pilkada yang damai dan berintegritas.
“Diantara hambatan kualitas pilkada adalah adalah politik uang dan politisasi SARA,politik uang menjadi musuh kita bersama karena praktik ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sedangkan Politisasi SARA berpotensi menganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia.”katanya dihadapan para undangan yang hadir.
Lanjutnya praktik bagi-bagi uang maupun barang,seperti sembako hingga pembangunan sarana publik merupakan contoh kasus maraknya pelanggaran pemilu terkait politik uang. kerawanan aspek politik identitas didominasi oleh tingginya kerawanan pada indikator subtansi materi kampanye dalam bentuk dan media serta adanya hubungan kekerabatan antara calon.
“Untuk melalui deklarasi ini,kita hendak mengajak dan menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa penyelenggara pemilu,partai politik,kementrian lembaga dan seluruh rakyat Indonesia secara bersungguh-sungguh sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas tanpa praktik politik uang dan politisasi SARA.”pungkasnya.
KONTRIBUTOR : NASRUDDIN
