KETUA DPW PPNI SULTRA, HERIYANTO ( DOKUMENTASI)
Raha, Koran Sultra – Persoalan uang jasa dan insentif tenaga honorer di RSUD Muna Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum terealisasi sejak januari hingga mei 2018 ini mendapat perhatian serius dari DPW PPNI Sultra.

Ketua DPW PPNI Sultra, Heriyanto yang dihubungi koransultra.com mengatakan hal ini merupakan salah aatu persoalan serius yang mesti diperhatikan oleh pemerintah, ” Saya sudah dilaporkan oleh Ketua DPD PPNI Muna, jadi sala menilai yang pertama itu adalah bentuk kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan, karena sukses tidaknya pelayanan di rumah sakit itu tergantung pada siapa pelaku pelaku pelayanan di RS itu salah satunya adalah perawat ” katanya saat dihubungi via selulernya Rabu 16/06.

Dirinya optimis pemerintah kabupaten muna bisa segera menangani persoalan tersebut, ” Saya berharap kepada Bupati muna, saya kenal betul sosok pak Rusman Emba dan saya yakin benar bahwa ini pasti tidak beliau inginkan terjadi” Katanya.

” Yang saya inginkan adalah Pemerintah, saya tidak lagi berbicara tentang direktur Rumah Sakit, tapi saya minta pemerintah kabupaten muna tolong ini direspon kenapa anak anak mempertanyakan itu intinya adalah ini persoalan perut ini persoalan orang sudah dipekerjakan lalu dimain mainkan tentang kesejahteraannya” tegasnya.

Terkait alasan bahwa anggaranya belum siap, lanjutnya. anak anak ( tenaga honorer) tidak butuh itu. ” Itulah fungsinya management rumah sakit. masa anak anak honorer lagi mau dijelaskan bahwa prosesnya begini begitu mereka tidak tau administrasi yang mereka tau perawat adalah ada pasien mereka rawat. Yang harus dia tanya adalah pihak management inilah yang saya anggap bahwa ketidak becusan direktur RSUD Muna, menurut saya begitu” Pungkas Ketua DPW PPNI Sultra, Heriyanto yang anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bombana.

KONTRIBUTOR : BENSAR

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here