ANGGOTA BPD WOLASI, ANAS.S.Sos

Andoolo, Koran Sultra – Desa Wolasi, Kecamatan Wolasi, Konawe Selatan, merupakan wilayah yang dikenal megah akan Sumber Daya Alamnya. Begitu pula dari segi pembangunan, wilayah tersebut terbilang mampu bersaing dengan desa lainnya yang ada di Konsel.

Warga di desa tersebut terbilang cukup partisipan. Mereka nampak bahu membahu demi mewujudkan impian sebagai ‘Desa Maju Konsel Hebat’. Namun sayang, rupanya dibalik itu semua belum cukup dimata masyarakat lain, khususnya yang mendiami wilayah tersebut.

Ada sejumlah warga di desa itu, mengeluhkan pembangunan di wilayah tersebut. Pasalnya, pembangunan maupun pengadaan fasilitas di desa ini seharusnya sudah dikerjakan oleh kepala desa sebelumnya dengan cara transparan.

Sehingga warga beserta aparat pemerintah di desa tersebut tidak riak saat anggaran Dana Desa di kelolah. Anggaran Dana Desa tahun 2017 misalnya, pemerintah setempat mengeluh saat pembelanjaan sound system, maupun alat kantor lainnya dinilai tidak begitu transparan.

Salah seorang anggota BPD Desa Wolasi, Anas menuturkan, pembangunan di Desa Wolasi pada tahun anggaran 2017 yang lalu tidak transparan. Disebutkannya, pembangunan Rumah Sehat tahun 2017 menggunakan material yang tidak sesuai.

“Salah satu contoh pembangunan Rumah Sehat tahun 2017, kita tau bahwa Desa Wolasi ini merupakan penghasil berbagai macam kayu. Namun sangat ironis, kayu yang digunakan sebagai ramuan untuk membangun rumah sehat tersebut hanya menggunakan kayu jenis kelas dua. Memang kayu kelas dua, tetapi kayu kelas dua yang tidak terlalu tahan. Padahal masih banyak kayu kelas dua yang lebih bagus kualitasnya,” katanya.

Selain itu kata Anas, tukang juga sempat mengeluhkan masalah upah. “Kalau kita lihat dari RAB nya, total Rp, 8.800 ribu, tetapi anehnya yang dibayarkan hanya Rp, 6.500 ribu. Dan untuk anggaran pembangunan rumah sehat ini panjang 8 meter dan lebar 6 meter dengan anggaran per unit rumah 30.903.100,- dengan total rumah kurang lebih 13 unit,” terang Anas.

Penelusuran awak media berlanjut setelah mendapati informasi dari salah satu anggota BPD desa wolasi. Dua orang warga yang juga pernah bekerja selaku tukang saat itu juga menuturkan hal yang senada, demikian diungkapkan oleh laongge dan armawan saat ditemui.

Laongge mengaku sangat kecewa sekali atas apa yang kepala desa lakukan terhadap pembangunan desa tahun 2017 dan sangat jauh beda para kepala desa terdahulu, Bandingnya.

“Dulu itu datang di kasih turun kayu pak kalo saya bisa kumpul jamurnya bisa jadi satu gelas ,karena kayu bekas yang di hutan sudah setahun di gesek di kumpul kumpul dan akan di gunakan di pembangunan rumah sehat tahun 2017, sempat saya di tegur sama anggota BPD ini kayu jangan di pake karena sudah berjamur dan bukan manusia yang tidak bisa di pake tapi kayunya sudah tidak layak di pake,” ketusnya.

“Jadi menurut saya pembangunan di desa wolasi ini sangat mengecewakan dan klo bisa saya katakan 200 persen sa kecewa pak,” kesalnya.
Warga ini berharap agar kiranya pihak penegak hukum dalam hal ini krimsus tipikor polres kota kendari agar segera mengusut permaslahan ini secepatnya, harapnya.

Ditempat terpisah ketua TPK desa wolasi tahun 2017, Murnih membantah apa yang dituduhkan warga ini. Mejawab pertanyaan awak media dirinya mengaku tidak tau persoalan tersebut. “Saya tidak tahu menahu soal yang bapak tanyakan karna yang lebih tau ada teman saya yang bernama Koko rupawan, kalaupun ada kesalahan kita hanya manusia biasa dan saya sebagai ketua TPK masih belajar juga,” ujarnya.

Meski begitu Murni mengakui tentang pembelian soundsystem itu adalah bekas, ” Tetapi pembelian sound sistem itu saya sebagai ketua TPK tidak tau menau soal pembelian itu, dan kami juga sudah beberapa kali di laporkan dan ini juga masih proses pemeriksaan oleh pihak tipikor polres kota kendari” Katanya.

Ketua TPK juga mengatakan secara tegas kalau untuk pekerjaan fisik di tahun 2017 yang ada hanya pembangunan rumah sehat dan pembangunan drainase, ” Tetapi tolong pihak awak media jangan pertanyakan soal berapa anggarannya karna saya selaku ketua TPK tidak tau menau soal anggarannya,” ujarnya.

“Saya juga menyatakan bahwa pembelian soundsystem/elekton pihak TPK tidak di libatkan yang di libatkan dalam pembelian soundsystem/ elekton yaitu Kepala desa, bendahara desa, kaur perencanaan, dan kepala dusun 4,” bebernya. Hingga berita ini diturunkan pihak Kades Wolasi, belum dapat memberikan pernyataan yang jelas.

Kontributor : Risal Asnandar/La Songo

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY