Kordinator Aksi Haeruddin saat menggelar Aksi dihalaman Kantor Bupati Kolaka Foto: Asri Joni

Kolaka,Koransultra.com – Mutasi yang dilakukan oleh Bupati Kolaka Ahmad Safey, terhadap sejumlah Aparat Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kolaka pada 13 Agustus lalu, dinilai syarat politik.

Pasalnya, 214 ASN yang dimutasi semuanya merupakan pendukung lawan politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak lalu. ”ASN di mutasi didaerah yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Ini bisa membuat mereka bekerja tidak maksimal lagi,” terang Haeruddin, saat menggelar Aksi di Halaman Kantor Bupati Kolaka, Kamis(27/9/2018).

Dikatakannya, pemutasian yang dilakukan oleh Bupati Kolaka juga menyalahi mekanisme aturan yang ada. Mutasi tersebut juga tidak melalui analisis dan kajian khusus, serta dinilai bertentangan terhadap aturan Perundang – undangan yang ada.

”Dalam Pasal 89 Ayat 1 PKPU No 3 tahun 2017, jelas bahwa Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota memuat larangan calon petahana mengganti pejabat pemda 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon kepala daerah sampai akhir masa jabatan,” jelas Ketua LSM Gaki itu.

Massa Aksi berunjuk rasa di Halaman Kantor Bupati Kolaka Foto: Asri Joni/ Koransultra.com

Dudi menilai, Bupati Kolaka memang sengaja melakukan mutasi untuk mencari cela agar ratusan ASN yang tidak mendukung pencalonan petahana pada kontestasi pilkada lalu, itu dapat mereka tindas dengan cara-cara yang tidak manusiawi.

IKLAN KPU

”Ada aturan yang harus ditaati oleh kepala daerah terpilih saat melakukan mutasi ASN. Aturan yang dimaksud adalah Pasal 162 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Mutasi pun dasarnya lebih pada pertimbangan objektif menyangkut kinerja, bukan karena like and dis like karena ekses dukung mendukung di Pilkada,” teriak Haeruddin.

Mutasi dalam 6 bulan sebelum penetapan dan sesudah 6 bulan itu dikatakan Haeruddin, harus mendapat ijin dari menteri dalam negeri. ”Dan dalam UU ASN Pasal 73 ayat 7 juga ditegaskan mutasi dilakukam dengan memperhatikan larangan konflik kepentingan,” katanya.

Massa Aksi berunjuk rasa di Halaman Kantor Bupati Kolaka Foto: Asri Joni/ Koransultra.com

”Ketentuan itu untuk menghindari kesewenangan pemimpin yang baru dilantik. Dengan begitu, potensi konflik kepentingan dalam mutasi tersebut dapat dihindari,” ketusnya.

Sementara itu, Asisten I Pemda Kolaka Bakri yang menemui pendemo mengatakan, jika pemutasian yang dilkukan oleh Pemda Kolaka tidak ada hubungannya sama sekali dengan pilkada lalu. Menurut Bakri, pemutasian tersebut sudah sesuai aturan perundang – undangan.

”Mutasi pejabat memang harus mendapat ijin Mendagri. Dan mutasi terhadap sejumlah staf maupun guru, itu tidak perlu mendapat izin dari Mendagri tergantung kebutuhan organisasi pemerintahan,” katanya.

Kontributor : Asri Joni

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here