Sejumlah ASN Demonstarsi di Kantor DPRD Kolaka Foto: Asri Joni

Kolaka, Koransultra.com – Tidak mendapat jawaban yang memuaskan terhadap pernyataan eksekutif, massa akhirnya memilih untuk berdemonstrasi di kantor DPRD Kolaka.

Massa aksi diterima langsung Ketua DPRD Parmin Dasir, beserta sejumlah anggota DPRD lainnya.

Aksi ASN saat ini masih sama, yaitu terkait pemutasian yang dilakukan oleh Bupati Kolaka Ahmad Safey, kepada 214 ASN yang dinilai berlatar belakang dendam politik, serta diduga menyalahi aturan sesuai perundang – undangan yang ada. 

Kordinator aksi Haeruddin, menilai pemutasian yang dilakukan Bupati Kolaka Ahmad Safey, tidak memiliki rujukan aturan yang jelas. Pasalnya, mutasi itu telah menyalahi Undang-undang no 10 tahun 2016 dan Undang Undang ASN pasal 73 ayat 7,” katanya.

Dia mensinyalir mutasi tersebut tanpa memperhatikan konflik kepentingan. Dan terkesan balas dendam pada politik Pilkada serentak baru-baru ini di Kolaka. 

“Jika pihak Pemda mengatakan mutasi itu hal biasa dan bagian pemerataan dan pengembangan Profesi,  itu sah-sah saja. Akan tetapi mutasi baru -baru ini dilakukan tanpa analisis,” ujar Haeruddin.

Guru sertifikasi yang berasal dari kota dimutasi ke desa, yang sudah memiliki guru yang full. Serta gurunya lebih banyak dibandingkan jumlah siswa.

IKLAN KPU

“Hanya empat orang dalam satu kelas,  ini logikanya dimana,” tanya Haeruddin. 

Haeruddin juga menyampaikan bahwa mutasi tersebut sangat jelas adanya dendam politik. Sebab, ASN yang dimutasi bukan pendukung petahana dalam pilkada yang lalu.

Untuk itu lanjut Haeruddin, meminta agar DPRD Kolaka dapat menindaklanjuti keluhan para ASN yang berdampak mutasi beberapa pekan lalu, dan berharap membuat rekomendasi untuk membatalkan mutasi ASN tersebut.

Salah satu anggota Komisi I DPRD Kolaka Djalil menuturkan, jika mutasi itu harus memperhatikan aturan yang ada dengan melihat kualitas tenaga pendidik, predikat guru sertifikasi serta berbagainya.

“Ini berguna untuk mengetahui alasan pemutasian, supaya tidak asal melakukan mutasi yang sewenang-wenang,” ujar Djalil.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kolaka Bakri Mendong, menuturkan jika aspirasi ASN adalah merupakan bentuk protes atas kesaliman. Untuk itu ia berjanji bakal segera menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi.

“Dan saya janji hal ini saya akan sampaikan kepada pimpinan untuk segera dilakukan klarifikasi kepada instansi yang terkait,” ujarnya.

Pemerhati Pendidikan Berty, menilai dengan keras jika dibalik pemutasian yang dilakukan oleh Pemda Kolaka menuai unsur politik. Sebab, yang dimutasi semua tidak mendukung petahana yakni bupati Kolaka terpilih. 

“Kami tidak mengerti dengan jawaban oleh pihak yang terkait dalam muatsi ini. Beberapa hari yang lalu mereka mengatakan jumlah para ASN yang di mutasi itu sebanyak 214 orang namun mereka mengatakan lagi hanya 67 orang, dan muncul lagi bahasanya dari yang terkait sewaktu di kantor DPRD Kolaka mereka mrngatakan hanya 14 orang saja, nah mana yang benar antara 214 orang dan  67 orang atau 14 orang. Disini kami sudah menilai bahwa ini adalah keras adanya politik tentang pilkada. Jadi kami tidak akan berhenti melakukan protes sampai ada titik terang tentang mutasi yang tidak sesuai dengan perundang undangan sesuai,” ujar Berty.     

Kontributor : Asri Joni

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here