Busel, Koransultra.com – Perjanjian kerjasama kemitraan Kehutanan antara kelompok tani Wadalima dengan Kesatuan Pengelolan Hutan Produksi (KPHP) Lakompa, dengan surat No.02/NKK/XI/2017 wilayah Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan (Busel), terlihat macet sejak Maret 2018.

Dengan surat pernyataan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Kehutanan UPTD KPH Unit III Lakompa No.522/113/2018, yang berbunyi bahwa KPHP Lakompa bersama anggota kelompok tani hutan Wadalima Laode Ruslan, melakukan pengangkutan kayu jati hasil penebangan yang tidak sah atau Ilegal dilokasi kemitraan Wadalima, tujuannya mengamankan kayu sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

Dalam surat pernyataan yang dibuat turut disaksikan S Alham Assagaf S.HUT menjabat sebagai BPHP Wilayah XIII Makassar, Yulaspan S.HUT MM Direktorat BUPSHA PSKL yang bertandatangan Kepala KPHP La Mberi S.HUT M.SI.

Masyarakat dalam KTH Wadalima tidak lagi melakukan aktivitas berdasarkan naskah kesepakatan kerja (NKK), Ketua KTH Wadalima pun lepas tangan.

“Yah sekarang saya tidak bisa buat apa-apa lagi. Sebab saya sudah dilarang untuk mengurus pengelolaan hutan kemitraan sesuai NKK, jadi cukup saya diam saja” ujarnya.

Maraknya jual-beli kayu jenis jati ilegal, dimana para investor pun tidak mengantongi izin baik terkait kerjasama hutan kemitraan maupun dokumen kayu yang dibeli diwilayah Kec.Batauga Kab.Buton Selatan.

IKLAN KPU

Ketika wartawan mendatangi dan menanyakan pada masyarakat sekaligus saksi yang melihat aktivitas ilegal-loging Arman, menuturkan, dengan tegas.

“Sekarang ini siapa yang tidak mau uang, kayu ilegal selalu saja dimuat. Setau saya itu tidak sah karena tidak ada dokumen nya, apa lagi saya sering cerita dengan para pelaku yang tada kayu-kayu itu dengan cara mereka membeli,” katanya.

“Mereka pembeli biasanya membeli seharga Rp 1,5 juta per kubik dari penjual, sampai di tempat penampungan kayu (TPK). Selanjutnya mereka bisa aturmi dokumen angkutnya, kayu itu kok bisa sampai tidak ditahan dipelabuhan, kayu-kayu dikirim ke surabaya dengan harga jual sampai Rp 12 juta per kubik nya,” terangnya.

Pengrusakan hutan Negara di Busel sudah terjadi bertahun-tahun, berbagai macam cara dilakukan guna menghasilkan uang.

Ironisnya, masyarakat setempat hanya mendapat dampaknya saja. Sementara KPHP Lakompa Unit III Lamberi selalu berada diluar daerah bahkan jarang berada di kantornya, saat dikonfirmasi oleh wartawan membenarkan banyaknya aktivitas ilegal-loging namun tidak ada tindakan keras dari aparat yang berwenang.

“Biasanya mereka selalu gunakan surat keterangan tanah jika kayu-kayu ilegal itu akan dibawa, sudah jadi celah para mafia jika mau lakukan pencurian kayu pada hutan kawasanm, jadi kalau sudah ada mobil diamankan itu selalu lolos, padahal mereka tau bahwa kayu yang dimuat itu kayu dari hutan negara, inilah penyakit yang berat diatasi. Mudah-mudahan ini teratasi secepatnya biar legah juga masyarakat,” tutupnya pada Koransultra.com.

Kontributor : Muhlis

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here